Rapat dengan RK, Airlangga Minta Akselerasi Proyek Infrastruktur Jabar
- istimewa.
VIVA – Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto, terus mendorong percepatan dalam pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kawasan di Jawa Barat.
Menteri koordinator bidang perekonomian menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi bersama para menteri dan pimpinan lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), kemarin.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.” jelas Airlangga dikutip, Kamis, 12 Mei 2022.
Pada kesempatan itu Airlangga menyampaikan, hasil evaluasi terhadap 170 proyek atau program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp370,93 Triliun.
Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.
Proyek-proyek tersebut, antara lain pembangunan Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.
Selain itu, pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia. Yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pembangunan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.
Kemudian, ada juga pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024.
Selanjutnya, pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional.
Lebih lanjut Airlangga mengingatkan terkait pentingnya komitmen Ridwan Kamil dalam memenuhi readiness kriteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sebab, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi penyediaan dukungan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek, termasuk lahan dan perizinan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, agar proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti pembangunan breakwater Pangandaran dan akan dapat menjadi contoh bagi upaya peningkatan resiliensi kawasan pariwisata di selatan Jawa.
Dia pun menyambut baik percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini, yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2-4 persen.
