Moratorium Ekspor CPO Dinilai Tepat Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng

Buruh memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di areal perkebunan sawit
Buruh memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di areal perkebunan sawit
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Jojon

VIVA – Kebijakan moratorium ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang dilakukan pemerintah dinilai tepat. Khususnya untuk mengatasi kelangkaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng yang melambung tinggi dalam lima sampai enam bulan ke belakang.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Kris Wijoyo Soepandji menjelaskan, kelangkaan minyak goreng domestik sejatinya memang dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditas termasuk CPO dalam pasar global, sebagai ekses konflik Ukraina-Rusia. 

"Sebagai pemasok utama CPO global, para produsen di Indonesia melihat ini sebagai menambah jumlah ekspor. Namun disayangkan, sejumlah produsen justru memanfaatkan momentum ini  dengan sengaja melanggar kewajiban pasokan domestiknya atau domestic market obligation (DMO)," kata Kris saat dihubungi VIVA, Selasa 17 Mei 2022.

Presiden Jokowi dan minyak goreng.

Presiden Jokowi dan minyak goreng.

Photo :
  • Instagram @jokowi

Alih-alih memenuhi kewajiban pasokan CPO domestik, sejumlah produsen tersebut malah menggenjot ekspor CPO melebihi kuota yang ditetapkan. Inilah yang menjadi biang keladi kelangkaan sekaligus yang mengerek harga minyak goreng dalam negeri.

Di tengah situasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, Kris menilai bahwa langkah pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya menjadi aksi intervensi agar pasar minyak goreng domestik stabil.

Tujuannya yakni untuk memprioritaskan pasokan CPO di dalam negeri, dan mengukuhkan kehadiran pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak.