- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu merespons kinerja ekspor Indonesia pada April 2022 yang mencapai US$23,32 miliar. Kemenkeu memperkirakan penguatan masih akan terus tinggi seiring tren positif harga komoditas di pasar global.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tumbuh sebesar 47,76 secara year on year (yoy). Ekspor migas dan non migas mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 48,92 persen dan 47,7 persen yoy.
“Hal ini juga terus diimbangi dengan baik oleh pertumbuhan ekspor non migas yang konsisten kuat. Ini bukti nyata perbaikan struktur ekonomi yang fundamental. Pemerintah akan terus berupaya agar perbaikan ini berkesinambungan,” kata Febrio dari keterangan, Rabu 18 Mei 2022.
Ilustrasi/Kapal pengangkut batu bara
- Antara/ Hisar Sitanggang
Selain itu, Fabrio mengungkapkan pemerintah akan terus memantau potensi dampak ketegangan Rusia-Ukraina salah satunya melalui transmisi volume dan harga komoditas global. Karena di satu sisi, kenaikan harga komoditas global membawa dampak positif pada ekspor khususnya terkait komoditas energi, mineral dan logam.
“Menguatnya ekspor diharapkan terus menopang surplus neraca perdagangan sehingga terus memberikan dampak positif bagi aktivitas sektor riil. Likuiditas yang meningkat yang diperoleh dari aktivitas ekspor akan berdampak positif bagi aktivitas konsumsi dan investasi domestik, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah akan terus mewaspadai dampak tak langsung dari konflik Rusia-Ukraina. Baik dalam pelemahan kinerja ekonomi global, maupun lonjakan harga komoditas.
“Disrupsi perdagangan global akan menekan laju pemulihan ekonomi global yang diproyeksikan semakin melambat. Sementara itu, lonjakan kenaikan harga komoditas, khususnya energi dan pangan, akan mendorong kenaikan inflasi di dalam negeri,” terangnya.
Fabrio mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kestabilan harga dan kecukupan ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan energi. Termasuk memberikan bantalan kebijakan berupa bansos minyak goreng untuk kelompok berpendapatan rendah.
