Lindungi Transaksi Elektronik, Kemenkeu Teken MoU dengan BSSN dan BRIN
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menandatangani pemutakhiran nota kesepahaman atau MoU. Di mana MoU tersebut tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Kemudian juga ditandatangani MoU antara Kemenkeu dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengenai Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi serta Invensi dan Inovasi. Pada Sektor Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan pada 17 Mei 2022.
Adapun penandatanganan itu dilakukan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
“Latar belakang MoU adalah untuk mendukung keberlanjutan dan dukungan yang optimal dalam memberikan perlindungan transaksi elektronik pada sistem-sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan, Rabu 18 Mei 2022.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- vivanews/Andry Daud
Sebelumnya, Kemenkeu telah menjalin kerja sama dengan BSSN sejak tahun 2018 dan BRIN sejak tahun 2020. Di mana kerja sama itu dilakukan dalam rangka implementasi Digital Signature guna mendukung pelaksanaan proses bisnis Kemenkeu berbasis digital yang aman untuk memberikan kepercayaan kepada stakeholder Kemenkeu.
“Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih kepada BSSN dan BRIN atas penyediaan layanan sertifikat elektronik secara nasional,” jelasnya.
Sri Mulyani berharap dengan penandatanganan pemutakhiran MoU tersebut dapat menjadi landasan hukum atas kerja sama yang telah terjalin antara Kemenkeu bersama BSSN dan BRIN. Kemudian juga, Menkeu mengharapkan dukungan dari BSSN dan BRIN dalam rangka menyukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun ini.
“Kami juga ingin terus bekerja sama dalam rangka mengawal Indonesia di dalam G20 di mana salah satu topiknya adalah tentang digital technology dan financial inclusion, dan tentu yang paling penting adalah keamanan,” ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, perlu terus dilakukan perkembangan antar kementerian/lembaga untuk akselerasi proses bisnis masing-masing organisasi melalui inovasi, digitalisasi, dan jaminan keamanan informasi untuk mencapai tujuan nasional.
