- ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, meluncurkan Program MigorRakyat sebesar Rp14.000 per liter untuk minyak goreng curah. Di mana Pemerintah menargetkan sasaran penerima adalah masyarakat berpendapatan rendah.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, program MigorRakyat yang dilakukan Pemerintah tidak menyelesaikan masalah. Karena dari program minyak Rp14.000 per liter, sasaran penerima menjadi tidak jelas.
“Karena kalau yang disasar masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, kenapa tidak disinkronkan saja dengan data program keluarga harapan atau bansos yang sudah ada. Jadi door to door bisa diberikan ke setiap rumah dibandingkan harus kemudian berkumpul di titik-titik distribusi,” jelas Bhima saat dihubungi VIVA, Rabu, 18 Mei 2022.
Selain itu menurutnya, Pemerintah saat ini dalam posisi yang membingungkan. Karena alih-alih memperbaiki tata niaga pascapenetapan tersangka dan bertambahnya jumlah pelaku kasus suap izin ekspor minyak goreng. Pemerintah justru membuat program yang tidak menyelesaikan masalah.
Adapun Bhima mengatakan, dari MigorRakyat juga akan menimbulkan permasalahan lainnya. Hal itu karena pada saat proses pembelian yang menggunakan aplikasi, dengan masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah akses internet masih belum merata.
“Banyak yang masih teredukasi dengan baik yang terjadi apa, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian minyak goreng rakyat ini akan jauh lebih lama. Karena dia harus membuka atau men-download aplikasi tertentu kemudian memasukkan data KTP dan NIK, verifikasi padahal yang dibutuhkan adalah kebutuhan pokok minyak goreng ini,” tegasnya.
Melalui itu Bhima menyatakan, dalam proses pembelian harusnya dipersingkat dengan hanya menunjukkan KTP tanpa harus men-download aplikasi dan lainnya. Karena akan menyulitkan masyarakat pendapatan menengah ke bawah untuk memperoleh hak dalam mendapatkan minyak goreng.
Minyak goreng
- Dok: Kunci Mas
“Kemudian minyak goreng rakyat ini tidak akan menuntaskan masalah. Karena justru timbul biaya buat aplikasinya dan biaya untuk pengawasannya. Karena yang dijual tetap saja bukan minyak goreng kemasan tapi minyak goreng curah,” terangnya.
Dia menekankan, pada minyak goreng curah juga rentan terjadi kebocoran. Di mana seharusnya yang dilakukan pemerintah jika ingin membuat program subsidi atau bantuan harusnya dengan door to door.
“Jadi ini sama sekali ibarat panasnya ya, seakan-akan menyelesaikan masalah tapi sebenarnya harga minyak goreng secara umum masih tetap mahal,” katanya.
