- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah kembali membuka ekspor minyak goreng. Setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pelarangan seiring harga di dalam negeri yang tinggi dan pasokan yang minim.
Keputusan dibukanya kembali ekspor minyak goreng disampaikan oleh Jokowi, dalam keterangan persnya secara virtual pada Kamis sore 19 Mei 2022.
Jokowi mengatakan, saat ini pasokan minyak goreng di Tanah Air sudah mencukupi. Bahkan disebutkan Kepala Negara, pasokan melebihi kebutuhan nasional masyarakat Indonesia yakni berada di 211 ribu ton. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, harga minyak goreng di Indonesia saat ini sudah mulai mengalami penurunan.
"Terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 sampai dengan Rp17.600," kata Presiden Jokowi, Kamis 19 Mei 2022
Jokowi mengatakan, penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama dari seluruh elemen bangsa. Baik itu dari pemerintah, dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga dari pihak swasta.
Meski disadarinya, bahwa tidak semua wilayah sudah menikmati harga yang turun. Ada daerah yang harga minyak goreng, masih tinggi.
"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengapresiasi kinerja semua pihak yang mampu bergotong royong mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Dia berharap kondisi ini terus semakin membaik, dan masyarakat semakin mudah dan murah mendapatkan minyak goreng curah.
"Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," ujar mantan Gubernur DKI itu.
