- YouTube Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden memperingatkan para menterinya untuk tidak main-main dengan arahannya untuk belanja produk lokal. Karena Ia akan selalu memantau langsung dan meminta evaluasi kemajuan program tersebut.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat memberikan arahan dan evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convetion Center (JCC) kemarin. Dia pun meminta daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk lokal.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyoroti peran pimpinan satuan kerja, khsusnya pejabat eselon satu dan dua yang merupakan penentu utama kebijakan. Khususnya dalam melakukan belanja barang atau jasa produk dalam negeri.
“Sekali lagi APBN jangan untuk beli barang-barang impor. Pengambil keputusan, pelaksana kebijakan besarnya itu ada di Menteri dan Wali Kota, tapi pelaksananya di bapak ibu semuanya, sehinga kita undang biar kita miliki pemikiran yang sama,” tegas Jokowi dikutip Rabu, 25 Mei 2022.
Lebih lanjut Jokowi juga meminta Gubernur, Wali Kota, dan Sekda untuk segera memasukkan produk-produk lokal unggulan daerah masing-masing ke dalam e-katalog lokal. Sebab, dari seluruh 514 Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi di Indonesia, hanya 46 Pemda yang memiliki e-katalog.
“Padahal untuk membangun e katalog lokal syaratnya tidak seperti dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simple, gampang sekali," tutur Kepala Negara.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) hingga asosiasi pengusaha lainnya pun diminta untuk mendukung serta mendorong pelaku UMKM lokal lebih kreatif serta inovatif. Sehingga, produk-produk yang ditawarkan memiliki desain yang unik, serta memliki kualitas produk yang baik.
Presiden Jokowi
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
“Barang-barang lokal harus bisa masuk ke dalam e-katalog lokal. Semuanya harus bisa. Semuanya akan berputar. Kalau permintaan banyak, akan menambah lapangan kerja, dan akhirnya membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita,” lanjutnya.
Di hadapan Menterinya, Presiden juga menyoroti aturan Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai syarat masuk e-katalog.
Dengan persyaratan SNI saat ini, dinilai Kepala Negara masih menyulitkan banyak barang masuk e-katalog, seperti batu bata, pasir, makanan ringan dan lainnya sehingga jumlahnya terbatas.
“SNI sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan harus SNI. Contoh helm harus SNI, kabel SNI. Kapan bisa masuk ke e-katalog? gak mungkin. Logika kita kadang nabrak-nabrak, batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata diminta SNI,” tutupnya.
