- R Jihad Akbar/VIVAnews.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, program percepatan penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta masyarakat luas dirugikan.
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat, utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada," kata Luhut dalam keterangannya, Jumat 10 Juni 2022.
"Apalagi Presiden juga sudah menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan," ujarnya.
Luhut mengatakan, Pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan. Di antaranya adalah menaikkan rasio dalam masa transisi ini, yang mulanya tiga kali menjadi lima kali.
Selain itu, Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahtanganan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH, agar dapat dipindahtangankan satu kali ke perusahaan lainnya.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
- istimewa
"Pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor, di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk dapat melakukan ekspor," kata Luhut.
Syaratnya, lanjut dia, mereka harus membayar biaya US$200 per ton kepada pemerintah, di luar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku. Dengan mekanisme flush out tersebut, pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat di eskpor dalam waktu dekat.
Hal tersebut nantinya akan mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki yang selama ini penuh, dengan harapan ketika tangki-tangki ini penuh permintaan akan harga tandan buah segar (TBS) terhadap petani akan meningkat kembali dan tentunya diiringi oleh peningkatan harga akan TBS yang juga kembali membaik.
"Pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah ini. Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem IT dan pengawasan ketat di lapangan, penting untuk harus segera dilaksanakan," ujarnya.
