- PLN
VIVA – PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI, untuk mendapatkan suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun pada tahun 2023 mendatang.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan, dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen. Serta, untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat. Dengan, menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," kata Darmawan dalam keterangannya, Kamis 16 Juni 2022.
Dia pun merinci, pengajuan PMN Rp10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali (Jamali) dengan pembangunan infrastruktur.
Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
- Tangkapan layar.
Kemudian, sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.
Selanjutnya, PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA, PLTMG, dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.
Darmawan menjelaskan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T, membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Di mana, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp25-45 juta per pelanggan.
Darmawan menilai, hal ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible. Namun, ia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan, dengan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.
"Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara. Terutama daerah tertinggal, terpencil, dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antarnegara," ujarnya.
