- Biro Setpres/Agus Suparto
VIVA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, hingga kini pemerintah masih putar otak untuk mencari dana memenuhi kebutuhan keseluruhan pembangunan IKN. Belum lagi, investor besar seperti Softbank batal investasi di IKN.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, sebenarnya Presiden Jokowi bisa mengalihkan dana yang digunakan untuk menyubsidi BBM untuk kepentingan pembangunan IKN.
Fahmy menilai, akan lebih produktif bagi Jokowi untuk mengupayakan subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi beban APBN.
"Jika beban subsidi BBM dapat diturunkan, dana subsidi itu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan IKN," kata Fahmy saat dihubungi VIVA, Kamis 23 Juni 2022.
Wisatwan membludak di titik 0 IKN.
- VIVA/Jhovanda (Kalimantan Timur)
Fahmy mengingatkan, upaya itu sesungguhnya pernah dilakukan Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Yakni dengan memangkas subsidi BBM dalam jumlah besar, untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Apalagi, beberapa waktu lalu, Jokowi juga sempat curhat bahwa kebijakan menahan harga BBM semakin berat. Hal itu karena jumlah subsidi yang digelontorkan sangat besar yakni mencapai Rp502 triliun yang menurutnya bisa dipakai untuk membangun IKN.
Subsidi BBM Bengkak karena Harga Minyak Meroket
Dia menjelaskan, membengkaknya beban subsidi BBM disebabkan oleh meroketnya harga minyak dunia, yang mencapai US$105 per barel. Sedangkan asumsi Indonesia Crude Oil (ICP) di APBN ditetapkan sebesar US$63 per barel.
"Selisih ICP dengan harga minyak dunia itulah yang menjadi beban APBN. Hal itu akibat kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM," kata Fahmy.
Fahmy berpendapat, curhatan Jokowi terkait subsidi dan kompensasi adalah salah sasaran, karena selama ini tidak pernah ada solusinya. Untuk menekan menggelembungnya subsidi dan kompensasi BBM, Fahmy menjelaskan beberapa upaya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, penetapan harga BBM jenis Pertamax ke atas, diserahkan kepada Pertamina untuk menetapkan harga sesuai harga keekonomian. Sehingga, negara tidak harus membayar kompensasi, akibat adanya perbedaan harga yang ditetapkan dengan harga keekonomian.
Kedua, tetapkan pembatasan untuk penggunaan Pertalite dan Solar dengan kriteria yang sederhana dan operasional di lapangan. Yakni hanya untuk sepeda motor dan kendaraan angkutan umum
"Ketiga, hapus BBM RON 88 Premium. Alasannya, kendati penggunaan Premium sudah dibatasai hanya di luar Jamali, namun impor dan subsidi contents Premium masih cukup besar, yang juga menambah beban APBN," ujarnya.
