- Aokumentasi LKPP/Antara.
VIVA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa (LKPP) mencatat ada tiga kementerian dengan transaksi belanja lokal terbesar hingga 20 Juni 2022. Kebijakan ini diketahui menjadi salah satu instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, di Lampung, kemarin.
Anas menyampaikan, per tanggal 20 Juni sudah ditayangkan 84.509 produk dalam katalog elektronik sektoral dengan jumlah transaksi Rp17,2 triliun. Sementara secara nasional tercatat 379.569 produk tayang pada katalog elektronik.
"Kami (LKPP) mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan, Pertanian dan Perhubungan yang telah berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi tiga besar dalam transaksi katalog sektoral," kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022.
Dalam kesempatan itu, Anas juga mengimbau kepada pengelola katalog elektronik lokal yang mengalami kendala dalam membuat etalase, agar dapat mencontoh kabupaten atau pemda yang telah sukses membuat etalase dan meningkatkan nilai transaksi.
LKPP.
- Fikri Halim / VIVA.co.id
"Jika ada kesulitan dari teman-teman bupati dan gubernur untuk membuat etalase, di-copy paste saja (pembuatan etalase). Bisa diambil contoh kota Medan dan Banyuwangi yang telah menayangkan lebih dari 1.000 produk," imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.
Berdasarkan data yang dimiliki LKPP, Kota Medan telah menayangkan 2.039 produk sedangkan kota Banyuwangi telah menayangkan 2.109 produk dalam katalog elektronik lokal.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha lokal yang tayang dalam katalog elektronik, merupakan hasil kerja sama bersama. Baik antara LKPP dengan instansi Pemerintah lainnya dalam sinergi menuju Indonesia yang lebih baik.
Dengan semakin banyaknya produk yang tayang dan meningkatnya nilai transaksi produk dalam negeri, diharapkan penyerapan anggaran pemerintah dapat tepat sasaran serta meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya.
