- ANTARA
VIVA – Subsidi energi terus menjadi sorotan Pemerintah saat ini. Sebab beban subsidi energi terhadap APBN terus membengkak dan besar kemungkinan tidak tepat sasaran, atau tidak diberikan kepada kelompok miskin yang memang berhak.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori memaparkan, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada 2021 telah mencapai Rp131,5 Triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41 persen dibandingkan tahun 2020 sekitar Rp95,7 triliun.
"Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp 110,5 triliun atau angka realisasinya lebih besar Rp 21 triliun," kata Defiyan dikutip dari keterangannya, Sabtu, 25 Juni 2022.
Dengan rincian Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp47,8 triliun atau 36,35 persen untuk alokasi listrik. Serta subsidi untuk energi fosil yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp83,7 triliun atau sebesar 63,65 persen.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47 persen atau Rp36 triliun. Sebaliknya dengan, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42 persen atau Rp200 miliar.
Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sasaran subsidi energi untuk 2022 mencapai Rp134 triliun. Namun, faktanya berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April 2022 realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp34,8 triliun.
"Jumlah itu mengalami kenaikan dari capaian di periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp23,2 triliun, terdapat selisih lebih besar Rp13,6 triliun," ungkap Defian.
Artinya, Kementerian Keuangan pada tahun 2022 menambah alokasinya menjadi Rp74,9 triliun, dan telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Hari Kamis, 19 Mei 2022. Jumlah itu meliputi alokasi untuk subsidi BBM dan LPG sejumlah Rp71,8 triliun dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik.
Dengan tambahan alokasi itu, maka jumlah anggaran yang ditujukan untuk subsidi BBM dan elpiji yang semula direncanakan sejumlah Rp77,5 triliun menjadi naik sejumlah Rp149,3 triliun. Sisanya untuk subsidi listrik sejumlah Rp39,6 triliun. Tambahan anggaran itu membuat biaya negara untuk subsidi energi tahun 2022 menjadi Rp208,9 Triliun atau membengkak sebesar 55,9 persen.
Apabila pada akhirnya angka itu terealisasi sepenuhnya, maka realisasi subsidi energi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang periode pemerintahan Presiden Jokowi, sejak Tahun 2015 hingga sekarang. Adapun realisasi subsidi energi tertinggi sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada 2018, yaitu mencapai Rp153,5 triliun.
"Jadi, wajar sekali Presiden sangat khawatir di tengah terjadinya krisis energi yang melanda kawasan Benua Eropa. Dan, potensi impor minyak kemungkinan akan terkendala oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada harga keekonomian minyak mentah," jelas Defian.
Menurut dia, Jokowi tentu tidak ingin kasus krisis energi yang dialami oleh negara-negara di belahan benua Eropa menular ke Indonesia. Sebagaimana halnya pernah dialami pada Tahun 1973 dan 1979, dipicu oleh perang dan konflik kawasan serta kenaikan harga minyak sampai 300 persen.
Untuk itu lanjut dia, komitmen kementerian terkait sebagai sektor utama harus mampu menerjemahkan kekhawatiran Presiden ini. Terutama Kementerian ESDM, Perindustrian, Investasi dan BKPM dan BUMN bekerjasama dan berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan peta jalan transisi energi secara optimal.
Di samping itu, Jokowi dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Di sisi yang lain, negara-negara produsen batu bara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7. Hal tersebut untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia.
Jika komitmen ini dipenuhi, maka krisis keuangan akibat membengkaknya realisasi subsidi energi akan secara bertahap dapat diatasi. Melalui, pengembangan energi alternatif, baru dan terbarukan (EBT).
Pertamina menjaga pasokan energi memenuhi kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi
- Pertamina
"Indonesia seharusnya mempersiapkan kertas kerja yang komprehensif untuk memanfaatkan momentum KTT G7 ini dengan sebaik-baiknya," kata Defiyan
Oleh karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan itu sendiri, secara teori Pemerintah hanya memiliki diskresi melalui mekanisme kebijakan fiskal. Namun, jika Pemerintah hanya mengandalkan pendanaan dari ruang fiskal selama ini tampak sekali memiliki keterbatasan. Sebab, secara umum kapasitas maksimal pendanaan APBN dan APBD tak lebih dari 20 persen.
Karena itu menurutnya, transisi energi, terutama energi bersih lingkungan ini harus dijalankan pertama kali oleh jajaran Pemerintahan. khususnya birokrasi supaya menunjukkan komitmen atas kebijakannya.
Penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan sejenisnya akan mampu mengurangi dampak pencemaran udara sekaligus melakukan penghematan atas penggunaan energi fosil secara berlebihan.
Apabila, perilaku jajaran Pemerintahan telah beralih ke konsumsi energi bersih lingkungan, khususnya listrik berjalan secara efektif dan efisien. Maka akan lebih mudah melakukan percepatan transisi energi kepada masyarakat seperti halnya dahulu transisi kompor minyak tanah ke elpiji (saat ini beban subsidi BBM dan elpiji terbesar).
"Berdasarkan data realisasi subsidi energi tersebut, jelas faktanya bahwa beban subsidi lebih rendah dalam konsumsi energi listrik. Sehingga pilihan transisi ke tenaga listrik merupakan sebuah opsi yang patut diperhatikan," tutup dia.
