- istimewa
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dicurhati oleh para petani sawit dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), perihal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Kepada Moeldoko, Ketua Umum Apkasindo, Gulat Menurung, mengungkapkan data dari posko pengaduan harga TBS Apkasindo yang tersebar di 22 provinsi. Di mana, per 23 Juni 2022 tercatat bahwa harga TBS sudah menyentuh angka Rp1.127 per kilogram untuk petani swadaya, dan Rp2.002 per kilogram untuk petani bermitra.
"Harga ini 24-57 persen di bawah harga normal jika berdasarkan harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi tersebut," kata Gulat dalam siaran pers KSP, Sabtu 25 Juni 2022.
Baca juga: Jeda Pelantikan Pemilu 2024 Buat Presiden yang Menjabat "Bebek Lumpuh"
Dia menambahkan, kondisi ini memberikan multiplier effect pada para petani. "Untuk itu kami menemui Pak Moeldoko untuk mendapat saran. Karena selain sebagai KSP beliau juga Dewan Pembina Apkasindo," ujarnya.
Gulat menjelaskan, penyebab anjloknya harga TBS salah satunya karena besaran pajak-pajak ekspor. Seperti misalnya Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE) BPDP-KS, pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO), serta percepatan ekspor 'Flush Out'. Apalagi, besaran pajak-pajak ekspor tersebut kemudian dibebankan kepada petani.
"Akibatnya, meski harga CPO Rotterdam pada 23 Juni 2022 mencapai US$1.450 per ton, petani hanya bisa menikmati harga TBS Rp1.027&2.002 per kilogram. Bahkan untuk petani yang hanya bisa menjual ke pengepul, TBS hanya dihargai Rp400 per kilogram," kata Gulat.
Di sisi lain, pabrik kelapa sawit (PKS) saat ini sedang dilema. Satu sisi, PKS harus membeli TBS petani, namun di sisi lain industri pengolahan lambat menyerap CPO mereka.
Kelapa sawit
- vstory
Jadi, menurutnya penyebab anjloknya harga TBS petani, adalah karena besaran beban dari CPO dan lambatnya ekspor. Gulat pun meminta pemerintah menjadikan pemenuhan DMO, DPO, dan FO, hanya sebagai pilihan dan bukan ketentuan yang harus dipenuhi.
"Ketentuan Flush Out (FO) sebaiknya menjadi alternatif yang bisa dipakai oleh eksportir, jika keberatan memenuhi DMO/DPO. Kalau eksportir tidak mau memenuhi DMO/DPO boleh menggantinya dengan FO sebesar 200 ribu US Dolar per ton," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menegaskan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membantu dan berjuang mengembalikan kenormalan harga TBS.
"Saya juga akan segera menyampaikan ke Presiden soal keluhan dan usulan Apkasindo," ujar Moeldoko.
