- Tangkapan layar.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Pemerintah telah menambah anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi menjadi sebesar Rp520 triliun pada 2022.
Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi itu dilakukan karena harga energi dunia saat ini tengah melonjak tinggi. Di mana dengan penambahan itu sebagai langkah Pemerintah untuk menekan agar harga energi di masyarakat tidak melambung tinggi.
“Pak Pahala itu bisa menghabiskan anggaran untuk subsidi kompensasi mencapai di atas Rp500 triliun untuk satu tahun anggaran ini saja. Gara-gara harga energi sekarang naik luar biasa, Rp500 triliun itu uang beneran Bapak,” ujar Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022, Selasa, 28 Juni 2022.
Sri Mulyani menuturkan, tambahan itu digunakan untuk ‘membakar’ listrik, LPG 3 kilogram (kg), Pertalite, Diesel, minyak tanah, dan Pertamax. Walaupun katanya, harga Pertamax yang naik itu belum merefleksikan harga keekonomian di masyarakat.
Menkeu Sri Mulyani.
- Anisa Aulia/VIVA.
“Total anggaran untuk energi kita tahun ini adalah sebesar Rp150 triliun plus Rp370 triliun energi subsidi kompensasi. Bayangkan itu Rp500 triliun kalau kita taruh tadi dengan NDC (Nationally Determined Contribution) kita yang Rp3.000 triliun itu sudah porsi yang luar biasa besar,” jelasnya.
Melalui hal itu, Sri Mulyani menjelaskan policy atau aturan fiskal perlu dilakukan untuk mendukung menuju era energi baru dan terbarukan.
“Energi baru dan terbarukan menjadi penting sekarang ini kita sudah mendukung berbagai proses industrialisasi yang berbasis baterai. Dan kemudian baterainya itu dari listrik, listriknya dari energi terbarukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengajukan persetujuan kepada DPR RI untuk menambah alokasi subsidi dan kompensasi pada 2022. Dengan tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, untuk tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nilai mencapai Rp71,8 triliun. Sedangkan listrik tambahan sebesar Rp3,1 triliun.
Sementara kompensasi, Pemerintah mengajukan kepada DPR untuk disetujui sebesar Rp270 triliun, kemudian BBM kompensasi sebesar Rp194,7 triliun maupun kompensasi tahun lalu sebesar Rp83,8 triliun yang akan segera dibayarkan.
