- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA Bisnis – Seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama (setingkat pejabat eselon I dan II) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menandatangani pakta integritas di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Hal iu dimaksudkan untuk menghindari praktik korupsi di lingkungan Kemendag.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengharuskan seluruh pimpinan tinggi Kementerian Perdagangan untuk menandatangani pakta integritas. Ia berpesan untuk semua pejabat menghindari segala praktik korupsi.
“Kami ingin setiap pejabat Kementerian Perdagangan memiliki komitmen yang sama untuk menghindari segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela apapun,” kata Zulhas dikutip dalam keterangannya, Jumat 8 Juli 2022.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia/Kemendag
- VIVA/Andry Daud
Zulhas menegaskan bahwa pakta integritas ini juga merupakan dorongan moral agar semua pegawai Kemendag bekerja secara jujur, objektif, dan akuntabel serta menghindari konflik kepentingan apapun.
Jangan Pandang Remeh Pakta Integritas
Zulhas juga meminta kepada para pejabat untuk tidak memandang remeh pakta integritas tersebut. Sebab jika melanggar akan ada konsekuensi tegas dan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Jangan main-main, ini bukan seremonial belaka, ini penegasan komitmen yang harus diresapi secara mendalam. Bagi pelanggar, sanksinya tegas!” tegasnya.
Selain itu, pada penandatanganan pakta integritas ini juga disaksikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dengan disaksikan oleh KPK, BPK, Polri, dan Kejaksaan Agung hari ini, setidaknya saya sebagai Menteri Perdagangan sudah berupaya penuh mulai dari pencegahan,” jelasnya.
Lebih lanjut Zulhas mengatakan, dirinya juga akan tetap fokus melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dengan pembaruan tata kelola ini, Zulhas berharap kinerja Kemendag dapat meningkat, lebih akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.
“Jika kerjanya lurus, maka jalannya akan mulus. Jika kerjanya benar, maka jalannya pun akan lancar,” tuturnya.
