- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, dalam mengambil kebijakan fiskal dan moneter di bawah potensi krisis ekonomi yang mengancam dunia saat ini.
Dia pun menjelaskan gejala-gejala jika sebuah negara telah mengalami krisis ekonomi. Yakni ketika pemerintah tidak bisa lagi melihat secara jernih kapasitas fiskal APBN, khususnya dalam menopang pembangunan.
"Karena di situasi krisis itu, salah satu sumber pembangunan yang sangat diandalkan oleh negara adalah dari APBN atau dari fiskal," kata Abra saat dihubungi VIVA Bisnis, Kamis 14 Juli 2022.
Baca juga: Progres Sudah di Atas 70 Persen, Begini Penampakan Baru TMII
Meski demikian, Abra menekankan bahwa tentunya kondisi di tiap-tiap negara itu berbeda. Menurutnya, Indonesia masih beruntung karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Sumber daya alam yang melimpah itulah yang membuat Indonesia saat ini masih bisa menikmati windfall tax, meskipun dalam kondisi baru saja menghadapi pandemi COVID-19 serta berbagai dinamika dan ancaman situasi krisis Global.
"Jadi penerimaan pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kita, justru mengalami booming di tahun-tahun ini. Artinya, realisasi penerimaan negara sangat besar sekali di atas target-target dalam APBN," ujar Abra.
Ilustrasi grafik inflasi Indonesia
- vstory
Namun, Abra mengingatkan bahwa kemewahan ini tentu tidak boleh membuat pemerintah terbuai, sehingga melupakan masih adanya risiko-risiko ketidakpastian ekonomi global di masa mendatang.
"Persoalan inflasi ini memang seluruh negara menghadapi, dan karena kita memiliki windfall tax tadi, maka masih ada kapasitas fiskal yang dicukupi. Sehingga anggaran subsidi kita pun baik energi maupun pangan masih bisa diberikan secara maksimal oleh pemerintah," kata Abra.
"Tapi pasti ini kan ada limitasinya. Maka pemerintah harus cermat menilai sejauh mana batasan ataupun kapasitas anggaran kita, untuk menopang atau menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri," ujarnya.
