Pengusaha: Beban-beban Pungutan Ekspor CPO Terlalu Besar

Minyak kelapa sawit (CPO) campuran Biodiesel.
Minyak kelapa sawit (CPO) campuran Biodiesel.
Sumber :
  • R Jihad Akbar/VIVAnews.

VIVA Bisnis – Para pengusaha kelapa sawit mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus bea keluar dan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Sebab, aturan itu kian memberatkan di tengah belum pulihnya ekspor CPO saat ini sehingga membuat pengusaha sawit makin tertekan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Utara Alexander Maha mengeluhkan banyaknya pengeluaran yang mencekik pengusaha sawit saat ini. Ia mencontohkan, per 1 Juli 2022, ada bea keluar senilai US$288 per ton CPO, pungutan ekspor US$200 per ton CPO dan tarif tambahan flush out senilai US$200 per ton CPO.

Karena itu, total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai US$688 per ton. Bila menggunakan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, pengusaha harus membayar total pungutan Rp10.000 per kilogram CPO. 

"Beban-beban pungutan itu terlampau besar," ucap Alexander, dikutip dari keterangannya, Jumat, 15, Juli 2022.

Dia menjelaskan, bea keluar dan levy untuk ekspor CPO mencapai USD688 per ton di saat harga CPO dunia berada di kisaran USD535 per ton. Artinya bea keluar yang harus dikeluarkan pengusaha lebih besar dibandingkan harga CPO yang dijualnya.

Sebagai perbandingan, tarif bea keluar ekspor CPO pada 1 Juli 2019 hanya sebesar US$50 per ton dengan harga CPO saat itu rata-rata US$ 453 per ton. Kemudian pada 1 Juli 2020, tarif bea keluar CPO naik menjadi US$55 per ton dengan harga CPO saat itu USD 523 per ton.

Sedangkan pada 1 Juli 2021, tarif bea keluar CPO melonjak tajam menjadi USD 291 per ton, di saat harga CPO dunia mencapai USD 723 per ton."Kutipan ekspor sangat membebani perusahaan, jumlahnya sangat tinggi, diperkirakan USD 688 per ton CPO setara Rp10.000 per kg CPO TBS," kata Alex.

Halaman Selanjutnya
img_title