Paypal Diblokir, Apindo Tegaskan Cara Pembayaran Masih Banyak

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan pengurus Apindo. (ilustrasi).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan pengurus Apindo. (ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/Fikri Halim

VIVA Bisnis – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menegaskan, Pemerintah Indonesia berhak menentukan aturan hukumnya sendiri, untuk menertibkan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Tanah Air.

Misalnya melalui Permenkominfo 5/2020 yang mengatur soal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan kaitannya dengan pemblokiran sejumlah platform seperti misalnya Paypal yang ramai beberapa hari ini.

Haryadi mengatakan, meskipun perusahaan-perusahaan berskala global seperti Paypal ini memiliki basis customer yang besar di Indonesia, namun mereka tetap tidak bisa beroperasi seenaknya saja. Apalagi, penerapan Permenkominfo 5/2020 soal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) itu juga terkait dengan kedaulatan ekonomi Indonesia, yang tentunya memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri.

Ketua Apindo Haryadi Sukamdani.

Ketua Apindo Haryadi Sukamdani.

Photo :
  • M Yudha P/VIVA.co.id

"Jadi semua perusahaan yang berbasis internet harus menghormati hukum-hukum di negara tempat customer mereka berasal," kata Hariyadi saat dihubungi VIVA, Senin 1 Agustus 2022.

"Karena customer mereka itu akan juga terikat dengan aturan hukum di negaranya, jadi harus ada respect juga dengan hal itu," ujarnya.

Karenanya, Dia mendorong agar pemerintah harus menyosialisasikan tentang penerapan aturan ini secara lebih masif. Sehingga, jauh-jauh hari masyarakat sudah diberi peringatan untuk tidak memakai Paypal jika Paypal tidak mau menuruti aturan tersebut.