Bahlil: Sebut Pemerintah Belum Hadir Seutuhnya untuk UMKM

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Sumber :
  • ANTARA/Youtube Kementerian Investasi-BKPM.

VIVA Bisnis – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 700 orang pelaku Usaha, Mikro, Kecil atau UMK Perseorangan di Bayuwangi, Jawa timur pada Kamis 11 Agustus 2022. Bahlil mengungkapkan bahwa peran pelaku UMKM di Tanah Air sangatlah penting.

Ribuan Produk Kerajinan RI Bakal Banjiri Pasar Kanada

Sebab, UMK adalah benteng perekonomian nasional yang mampu menyelamatkan Indonesia ketika dalam keadaan krisis pada tahun 1998 lalu. 

Bahlil mengatakan, ketika krisis ekonomi 1998 lalu, defisit ekonomi Indonesia di angka 13 persen dan inflasi Indonesia 88 persen dan cadangan devisa Indonesia waktu itu US$17 miliar. 

Pariwisata Hijau dan Berkelanjutan Bakal Jadi Fokus Kemenparekraf

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Cara Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas

"Para pengusaha besar itu yang konglo-konglo itu, sebagian besar lari atau mempailitkan diri. Yang menjaga benteng pertahanan ekonomi nasional adalah Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini, UMKM,"kata Bahlil, dalam acara penyerahan NIB itu, Kamis 11 Agustus 2022

Berkembang Pesat, Modest Fashion Indonesia Sudah Pantas Jadi Kiblat Fesyen Dunia?

Menurut Bahlil, pelaku UMK ini mengambil peran yang sangat penting di Indonesia. Namun sayangnya, dia saat ini memang Pemerintah belum hadir seutuhnya untuk mengurus UMKM.

"Tapi jujur, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah belum hadir seutuhnya untuk mengurus UMKM," kata Bahlil. 

UMKM BRI.

Photo :
  • Humas BRI

Kemudian, dia juga menjelaskan tolok ukur mengapa Pemerintah dianggap belum hadir sepenuhnya untuk UMKM. Menurutnya dari semua total usaha di Indonesia, 99,3 persennya itu adalah UMKM atau sekitar 64 juta namun dari jumlah itu tak semua dapat mengakses permodalan di Bank.

"Lapangan pekerjaan di Indonesia itu 131 juta. Dari UMKM itu 120 juta. GDP kita, atau pertumbuhan kita, itu 61 persen dari UMKM. Tapi tahu nggak, kredit yang turun ke masyarakat untuk UMKM, hanya tidak lebih dari 19 persen. Itulah ketidakadilan kita untuk UMKM," kata Bahlil.

Dari temuan itu, Bahlil kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan permasalahannya, yaitu sekitar 50 persen UMKM Indonesia itu adalah informal. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Karena hal itu, Bank sebagai pemberi modal tidak dapat memberikan bantuan karena UMKM di Indonesia masih banyak yang tak memiliki dokumen penunjang untuk mengakses modal.

"Maka dilahirlah NIB lewat OSS. tujuan inilah yang akan kita dorong untuk bapak ibu semua, bisa mengakses keuangan perbankan, untuk membantu modal kerja, dalam rangka menaikkelaskan UMKM menjadi pengusaha yang tangguh dan hebat ke depan," kata Bahlil.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya