Kadin Jatim Siap Berkontribusi pada Ketahanan Pangan di Jawa Timur
- VIVA/Nur Faishal
VIVA Bisnis – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur siap berkontribusi untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur, ke depan. Di antaranya dengan cara menjembatani seluruh stakeholder dan elemen yang konsentrasi di bidang pertanian.
Hal itu disampaikan Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dalam acara InAGRO Expo 2022 yang diadakan Kadin Jatim selama empat hari di Grand City Surabaya pada pekan lalu. bertema ‘Rembuk Tani’, hadir di acara tersebut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumrambah, Wakil Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jatim Warsito, dan Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNIS) Jatim Sutoyo M Muslih.
Hadir pula Ketua Apindo Jatim Eddy Widjanarko, Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti, Direktur Utama Puspa Agro M Diah Agus Muslim, perwakilan dari Universitas Brawijaya Malang, Politeknik Negeri Jember, Otoritas Jasa Keuangan, Kadin Kabupaten Kediri, Rumah Kurasi, Export Center Surabaya, dan dari media.
Acara InAGRO Expo 2022 di Surabaya.
- VIVA/Nur Faishal
“Saya sangat senang sebagai Ketua Umum Kadin Jatim bersama teman-teman KTNA, HKTI, HNSI membahas krisis pangan ke depan. Kita bahas betul-betul bagaimana caranya kita bisa menanggulangi krisis pangan,” kata Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dalam keterangannya, Selasa, 16 Agustus 2022.
“Tentunya forum ini akan kita lanjutkan dan akan kita buat bulanan untuk bertemu dan menambahkan komunitas ini agar kita benar-benar mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh di Jatim,” imbuh Adik.
Ada empat rekomendasi dihasilkan dalam forum tersebut dan akan disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Presiden RI Joko Widodo. Pertama, mengkritisi persoalan lahan; Kedua, tentang pentingnya kolaborasi semua stakeholder pertanian; Ketiga, tentang lembaga riset dan sistem data informasi petanian; dan keempat, pencabutan subsidi pupuk.
Ilustrasi bahan pangan.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
“Pertama, kita berharap pemerintah secepatnya menetapkan lahan sawah yang dilindungi karena kita tidak ingin lahan sawah kita akan semakin tergerus. Dan prediksinya, kalau kita hanya bertahan seperti ini, maka pada tahun 2045 lahan sawah di seluruh Indonesia hanya tinggal 3,4 juta hektare. Tentunya itu sangat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita,” ujar Sumrambah.
Wakil Bupati Jombang itu menegaskan, saat ini alih fungsi lahan sangat luar biasa. Secara nasional, luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 8,4 juta hektare. Di tahun 2019, luas lahan pertanian di Indonesia menyusut jadi 7,4 juta hektar. Artinya, dalam kurun waktu tujuh tahun, penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai satu juta hektare. Agar itu tak terjadi, pemerintah harus segera memutuskan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Wakil HKTI Jatim Warsito juga mengatakan hal yang sama bahwa pemerintah harus tanggap dan cepat mengambil keputusan untuk melindungi lahan pertanian. “Kami hanya meminta peran aktif pemerintah terkait UU 41/2009 tentang LP2B Lahan Pangan Berkelanjutan, tentunya pemerintah harus bisa memproteksi agar lahan tersebut tidak berkurang,” ujarnya.
Dari sisi nelayan, Sekretaris HNSI Jatim Sutoyo M Muslih berharap perbankan mau untuk menjadikan aset kapal yang mereka miliki bisa dijadikan jaminan. Karena untuk menjadi nelayan yang berkembang, dari menengah kecil ke nelayan besar, membutuhkan investasi yang besar.
Sedangkan untuk persoalan ekspor, HNSI berharap pemerintah dan juga Kadin Jatim melalui Export Center Surabaya (ECS) bisa menjadi lembaga pengawas. “Makanya butuh pengawasan, kenapa harga rajungan jatuh tinggal Rp30 ribu, itu permainannya ada di luar negeri dan ini harus diawasi,” ujarnya.
