- Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan negara di tahun 2023 harus fleksibel. Serta, menyediakan ruang fiskal yang memadai, agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.
"Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi dalam pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Presiden memastikan, APBN 2023 adalah APBN yang supportif dan terukur, dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh pondasi perekonomian, dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.
Presiden Jokowi
- vstory
"Maka kebijakan fiskal tahun 2023 ,diarahkan untuk mendukung 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," ujarnya.
Jokowi pun membeberkan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, APBN 2023 akan difokuskan pada lima agenda utama, yakni penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial
Kemudian, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada pula upaya pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi.
Pidato Presiden RI RUU APBN Tahun Anggaran 2023
- Youtube Sekretariat Presiden
Selanjutnya, pelaksanaan revitalisasi industri dilakukan dengan mendorong hilirisasi, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Lalu, ada pula upaya untuk mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
Strategi kedua, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas, agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.
Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.
Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan.
"Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat," ujarnya.
