- Viva.co.id/Shintalocca Pradita Sicca
VIVA Bisnis – Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, dan harga solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Ahmad Choirul Furqon memastikan, keputusan Pemerintah itu akan berdampak besar terhadap banyak sektor khususnya bagi para pedagang pasar.
"Kenaikan harga BBM ini akan berdampak sangat besar terhadap kenaikan harga sembako. Kenaikan harga sembako itu pasti," kata Choirul dalam keterangannya, Selasa 6 September 2022.
Dia menambahkan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, seperti inflasi, biaya transportasi, bahkan hingga lonjakan harga pangan.
Daging ayam
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
Jika analisa sebelumnya inflasi hanya sekitar 4 persen, maka ada kemungkinan pascakenaikan harga BBM ini inflasi bisa mencapai 6-8 persen sebagaimana analisa dari pihak perbankan dan sejumlah ekonom.
"Terus apakah ini baik untuk sebuah negara? Tentu tidak. Maka dari itu, jika pemerintah ingin membuat kebijakan, harus dilihat secara holistik bukan parsial," kata Choirul.
Apalagi saat ini Choirul mengaku sudah melihat dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Yakni ikut naiknya harga daging ayam dan cabai, yang telah terjadi di sejumlah daerah.
"Dampak kenaikan harga BBM untuk awal saja sudah terlihat sekali. Baru berapa hari naik, harga daging ayam di wilayah Singaparna sudah mulai naik, harga cabai di Tasikmalaya sudah naik," ujar Choirul.
Cabai dijual di pasar di Jateng.
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
Dia berharap, jangan sampai nanti ketika harga sembako sudah mulai naik, pemerintah malah saling menyalahkan. Pasalnya, tabiat saling menyalahkan ini sudah pernah terjadi saat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu.
Pemerintah menurutnya, juga harus menyelesaikan masalah ini tidak hanya menggunakan kebijakan populis, tapi juga harus dengan pertimbangan logis dan matang.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menggunakan kebijakan populis sebagai solusi, tapi harus kebijakan yang memang subtantif dan cerdas. Kebijakan BLT dalam praktiknya hanya seperti menjadi obat bius sementara bagi masyarakat, setelah BLT selesai lantas apa solusi untuk masyarakat," ujarnya.
