- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
VIVA Bisnis – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, perbankan telah melaporkan 8.693 Consumer Information File (CIF) yang terindikasi merupakan aktivitas judi online. Total jumlah dana yang dipantau itu mencapai Rp 608,87 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas sejumlah transaksi mencurigakan tersebut.
"Bank sudah melaporkan sekitar 8.693 CIF yang terindikasi judi online, dengan jumlah total dana pihak ketiga mencapai Rp 608,87 miliar melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK," kata Dian dalam konferensi pers, Selasa 6 September 2022.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.
- VIVA/Anisa Aulia
Mantan Kepala PPATK itu menyatakan, dari hal itu pemantauan dan penindakan terhadap rekening yang terindikasi judi online itu terus dilakukan oleh OJK maupun PPATK.
"Pengawas juga telah memberikan pembinaan atau aktivitas layanan perbankan untuk tindakan yang melanggar hukum. Dan ini prinsip seperti apa yang disampaikan," ujarnya.
Aliran Dana Judi Online Menyebar di Kawasan Asia Tenggara
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, berdasarkan pantauan PPATK aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.
Adapun dalam hal ini di negara Thailand, Kamboja, Filipina. Untuk itu PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara tersebut, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara ‘tax haven,'
"Oleh sebab itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawanya kembali ke Indonesia (repatriasi)," kata Ivan.
Ivan menjelaskan, kegiatan judi online ini juga menjadi marak karena besarnya demand pemain judi online di masyarakat. Sehingga penyedia judi online terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum.
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
