Dorong Investasi di Luar Negeri, Erick Thohir: Susu Aja 80% Impor

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sumber :
  • Dokumentasi Kementerian BUMN.

VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong investasi di luar negeri, terutama pada sektor pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia, lanjut Erick, dinilai harus segera membenahi supply chain atau rantai pasok terutama untuk kebutuhan pangan domestik.

Panen Raya di Purwakarta Jelang Lebaran Dimassifkan Perkuat Ketahanan Pangan

Sebab, Erick mengatakan, masih banyak jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih harus diimpor dari luar negeri.

"Selama (investasi) itu bagian memperbaiki supply chain, kita harus. Investasi (bidang) peternakan ini alasannya karena impor sapi luar biasa, susu aja 80 persen kita impor," kata Erick dalam telekonferensi, Rabu 7 September 2022.

Panduan Lengkap Investasi Reksadana untuk Pemula, Dari A sampai Z

Susu sapi

Photo :
  • U-Report

Erick menegaskan, pembenahan supply chain seperti misalnya untuk memperbaiki pasokan pangan domestik, sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sektor Manufaktur RI Jauh dari Deindustrialisasi, Ekonom Beberkan Buktinya

"Gimana kita bisa lebih baik kalau semua masih impor? Makanya stunting masih tinggi di Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Erick menekankan bahwa sebaiknya langkah berinvestasi di luar negeri itu dilakukan, benar-benar untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Yakni demi memenuhi kebutuhan pangan domestik, seperti susu dan bahan pokok lainnya, supaya Indonesia tidak harus selalu impor guna memenuhi kebutuhan pangan tersebut.

"Tapi jangan sampai investasi ke luar negeri itu cuma buat gaya-gayaan. Investasi ke luar negeri diharuskan selama itu menjadi bagian dari perbaikan supply chain," kata Erick.

Guna merealisasikan tujuan itu, Erick pun berharap dukungan penuh dari para stakeholder agar bisa satu visi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebab, langkah investasi BUMN di luar negeri itu merupakan upaya bisnis yang tentunya juga memiliki risiko.

"Tinggal DPR, BPK, dan lain-lainnya ini dukung. Jangan sampai ini dianggap kerugian negara. Kalau ini dianggap kesepakatan bersama sebagai blue print nasional kita, kenapa enggak? China beli banyak perusahaan di luar negeri, jadi hal-hal ini baik selama kita punya kesempatan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya