Bos BI Ungkap Bahaya Kenaikan Tarif Transportasi ke Inflasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, saat ini pemerintah dan Bank Indonesia tengah berupaya untuk mengendalikan dampak rembetan dari kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Wali Kota Berharap Proyek MRT 'Beneran' Sampai Tangsel: Itu Kita yang Usul

Upaya itu terutama difokuskan pada sektor jasa angkutan atau transportasi, yang sangat dijaga agar tidak terdampak signifikan dari kenaikan harga BBM.

"Dengan adanya penyesuaian harga Pertalite dan solar, yang harus kita lakukan adalah bagaimana hal itu tidak merembet kepada kenaikan harga-harga angkutan," kata Perry dalam telekonferensi, Rabu 14 September 2022.

Pergerakan Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Menhub Budi Beberkan Catatan dari Jokowi

Pemda Beri Bantuan ke Sektor Angkutan Umum

Penumpang turun dari angkutan umum Mikrolet, di Terminal Kampung Melayu, Jakarta

Photo :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Harga Pangan Naik Gegara Perang Israel Vs Iran?

Perry mengaku amat bersyukur, karena tarif angkutan dari pemerintah pusat sudah diputuskan. Hal itu seiring kebijakan-kebijakan para pemerintah daerah, yang beberapa di antaranya juga sudah memberikan bantuan kepada sektor angkutan umum dan bantuan sosial.

"Agar dampak rembetannya (dari kenaikan harga BBM) bisa dikendalikan," ujarnya.

Angkutan Umum Bisa Picu Kenaikan Harga-harga, Termasuk Bahan Pokok

Ilustrasi pendorong inflasi.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Perry pun menjelaskan bahayanya apabila dampak rembetan dari kenaikan harga BBM itu tidak terkendali dan berefek signifikan pada sektor angkutan. Dengan naiknya tarif angkutan, hal itulah yang juga akan memicu kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan, termasuk bahan pokok.

Jika dampak rembetan terhadap sektor jasa angkutan tersebut bisa dikendalikan, Perry meyakini bahwa dampak selanjutnya, yakni kepada harga-harga bahan makanan dan hal-hal yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Agar inflasi daya beli yang 3 persen itu tidak ikut merambat naik. Inilah yang harus kita patahkan dengan bersinergi dan bergotong-royong bersama-sama, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya," kata Perry.

Upaya sinergi dan kerja sama antar stakeholder terkait, diakui Perry merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi. Perry berharap, semua pihak baik pemerintah pusat, pemda, dan swasta, bisa sama-sama mengendalikan inflasi demi menyejahterakan rakyat. 

"Apakah dengan penggunaan anggaran daerah, dengan penyaluran bantuan sosial, kerja sama antar daerah untuk memperkuat sentra-sentra produksi holtikultura, atau upaya-upaya lain. Kuncinya adalah Sinergi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya