Intip 5 Dokumen Kesepakatan Hasil Rapat Menteri Ketenagakerjaan G20

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan anggota G20.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenaker.

VIVA Bisnis – Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan negara G20 menghasilkan lima dokumen penting. Salah satunya, menteri negara anggota menyepakati untuk mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif.

Industri Facility Manajemen Indonesia di Atas Vietnam dan Kamboja

Adapun dalam pertemuan Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan telah menyelesaikan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM).

"Alhamdulillah G20 LEMM telah terselenggara dengan baik, seluruh agenda berjalan dengan lancar dan sesuai target yang kita harapkan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan, Rabu, 14 September 2022.

Kunjungan ke Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM

Untuk kelima dokumen yang telah disepakati tersebut pertama, Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities. Dokumen tersebut berisi kesepakatan para member dalam mengakselerasi kelompok penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja yang inklusif.

"Selain itu juga dilakukan monitoring implementasi serta integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja berdasarkan daftar indikator yang akan dianalisis dan disampaikan oleh ILO dan OECD serta dilaporkan setiap 4 tahun sekali," ujar Ida.

Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok

Kedua, The G20 Policy Recommendations for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training (CBVT). Yaitu, kesepakatan para anggota untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Menaker Ida Fauziyah.

Photo :
  • Dokumentasi Kemenaker.

Dalam hal ini dengan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang memperhatikan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat inklusif melalui pelatihan vokasi berbasis masyarakat (Community Based Vocational Training/CBVT).

"Penting untuk dicatat, CBVT ini merupakan program BLK Komunitas yang menjadi unggulan kita, yang kita bawa ke G20 dan dunia untuk menjadi tawaran pendekatan pelatihan vokasi yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.

Ketiga, Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Supporting MSMEs as a Job Creation Instrument. Yang berisi kesepakatan para member untuk berkomitmen dalam mendukung perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. 

Hal itu dilakukan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM. Langkah ini sebagai salah satu instrumen perluasan kesempatan kerja dan pemulihan ekonomi. 

Keempat, G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers. Dokumen ini berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

Pada dokumen keempat ini, memperhatikan tiga determinan utama yaitu cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan.

"Selain itu juga mendorong adanya kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang inklusif dan komprehensif, serta melibatkan para pemangku kepentingan seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, organisasi pengusaha, organisasi lainnya, dan komunitas dalam dialog sosial, baik yang dilakukan secara lokal maupun nasional," terangnya.

Menaker Ida Fauziyah.

Photo :
  • Dokumentasi Kemnaker.

Kelima, Update of the G20 Skills Strategy. Dokumen ini berisi kesepakatan para member untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Sehingga dapat memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang layak, dan akses peningkatan keterampilan secara terus menerus agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja, termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas.

"Keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan, tidak hanya bagi negara-negara G20 namun juga negara-negara berkembang," ujarnya.

Menaker mengatakan, pada pertemuan LEMM pihaknya selaku Chair of G20 LEMM banyak mendengar masukan dan pandangan dari forum terkait kondisi pasar kerja global. Sebab kondisi pasar kerja global masih menghadapi tantangan di era post pandemi dan dilingkupi ketidakpastian.

"Forum juga berkomitmen mendorong upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target Antalya terkait partisipasi pemuda dalam pasar kerja dan target Brisbane terkait partisipasi perempuan dalam pasar kerja di tahun 2025," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya