Jokowi Instruksikan Pejabat Pakai Mobil Listrik, Kemenkeu Siapkan Ini
- Paultan
VIVA Bisnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merumuskan standar barang untuk pengadaan mobil listrik yang nantinya akan digunakan oleh para pejabat. Hal itu menyusul instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kendaraan listrik untuk dinas.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Encep Sudarwan mengatakan, terkait pengadaan mobil listrik tersebut masih dalam tahap pembentukan tim. Sebab hal itu harus dilakukan secara end to end, mulai dari awal hingga akhir.
"Ini sedang di proses ada dibikin timnya. Kami juga ikut karena nanti ada standar barang dan standar kebutuhannya," ujar Encep dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat 16 September 2022.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/Tangkapan layar
Encep menjelaskan, mobil dinas yang saat ini digunakan dana akan digunakan oleh para pejabat ditetapkan dengan standar barang standar kebutuhan (SBSK).
"Contohnya kan menteri ada yang 3.000 cc, nah kalau dulu makin cc-nya besar makin mewah makin mahal. Nah ini dengan elektrik ini apa sih contohnya, kami harus membuat standar barangnya, ini yang sedang kami rumuskan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Di mana, kendaraan operasional para pejabat baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk beralih menggunakan mobil listrik.
Presiden Jokowi
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada Selasa 13 September 2022. Agar mobil konvensional atau yang gunakan BBM untuk diganti ke yang memakai tenaga listrik.
"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional," bunyi diktum pertama Inpres Nomor 7 Tahun 2022.
Inpres itu ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia. Ada tiga Instruksi utama yang diberikan Jokowi yaitu menetapkan regulasi, menetapkan anggaran, dan melakukan pengadaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bermotor bakar.
"Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengalihan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional," bunyi arahan Jokowi.
