Bela Mahfud MD, Stafsus Menkeu: Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun
- VIVA.co.id/Novina Putri Bestari
VIVA Bisnis - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu Yustinus Prastowo membenarkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Dia tak menampik omongan Mahfud soal pemerintah dalam 21 tahun telah berikan dana otonomi khusus (otsus) Papua mencapai Rp 1.000,7 triliun.
Yustinus mengatakan, pemerintah sudah berikan dukungan fiskal kepada Papua dan Papua barat dengan nilai yang cukup besar. Menurut dia, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua.
"Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal untuk Papua & Papua barat cukup besar. Kurun 2002-2021, Dana Otsus & DTI mencapai Rp 138,65 Triliun, TKDD sebesar Rp 702,30T, & belanja K/L sebesar Rp 251,29 Triliun. Total Rp 1.092 T. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," kata Yustinus dalam akun Twitternya yang dikutip VIVA, Minggu 25 September 2022.
Pun, Yustinus menyampaikan dengan alokasi tersebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per kapita Papua dan Papua Barat lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya.
Menko Polhukam Mahfud MD.
- Instagram Mahfud MD @mohmahfudmd
Untuk Papua menerima transfer sebesar Rp 14,7 juta per penduduk. Kemudian, Papua Barat senilai Rp 10,2 juta per penduduk.
Sementara, TKDD kepada Kalimantan Timur senilai Rp 4,9 juta, Aceh Rp 6,4 juta, dan Nusa Tenggara Timur Rp 4,2 juta.
"Maka itu, penting mengevaluasi 20 tahun otsus untuk diperbarui. Yaitu lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel & transparan, peran APIP (melibatkan BPKP) & sinergi antar K/L, pengaturan terkait usulan DTI, serta efektivitas monev & penggunaan sisa Dana Otsus," ujarnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe
- ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah selama 21 tahun telah beri dana otonomi khusus atau dana otsus mencapai Rp 1.000,7 triliun.
Menurut Mahfud, dana otsus yang diterima Papua selama 21 tahun itu, pada masa pemerintahan Lukas Enembe telah diterima Rp 500 triliun. Diketahui Lukas telah menjadi Gubernur lebih dari 1 periode.
Mahfud bilang dana sebesar itu yang diturunkan pemerintah pusat belum bisa mengangkat kesejahteraan rakyat Papua.
"Rakyatnya tetap miskin, marah kita negara nurunkan uang rakyatnya miskin kayak gitu. Rp 1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 atau ada UU Otsus. Sejak zaman pak Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih ndak jadi apa-apa juga rakyatnya tetap miskin pejabatnya foya-foya," kata Mahfud dikutip dari tvOnenews, Sabtu, 24 September 2022.
Mahfud merasa kecewa karena dana otsus tidak jelas peruntukannya. Dana yang seharusnya untuk rakyat kata dia malah diraup atau disalahgunakan pejabat untuk keuntungan diri sendiri.
Dia juga mengatakan sejumlah infrastruktur yang ada di Papua seperti jalan tol, justru merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat, saya sudah cek. Untuk dana otsus itu banyak dikorupsi," katanya.
