- istimewa
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat sasaran. Bahkan, Dia menyebut bahwa subsidi BBM banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan yang dikategorikan masyarakat mampu.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat merespons pertanyaan peserta dalam pembukaan acara Olimpiade APBN 2022.
Sri mulyani menjelaskan, kondisi itu akibat subsidi yang digelontorkan ke masyarakat adalah subsidi barang, dalam hal ini BBM. Sehingga, yang menikmati subsidi ini adalah masyarakat luas terutama mereka yang memiliki kendaraan bermotor.
"Yang tidak punya motor tidak dapat subsidi. Kalau punya mobil satu, minum subsidi lebih banyak. Kalau mobilnya ada 2-4, berarti menikmati subsidi lebih banyak. Nah ini yang biasanya punya mobil banyak yang lebih mampu dan menikmati semakin besar," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Senin 26 September 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/Anisa Aulia
Terkait hal itu, Sri Mulyani pun tak menampik jika pemberian subsidi energi saat ini kepada masyarakat di Indonesia belum tepat sasaran.
"Ini pilihan bagi suatu negara, subsidi tidak tepat sasaran, karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi, kalau harga dibiarkan terus dengan harga pasar, ini berarti ekonomi berat, inflasi naik rakyat miskin kena. Gara-gara BBM, semua harga jadi mahal," ujarnya.
Meski demikian, Menkeu memastikan bahwa tantangan semacam ini bukan hanya dialami oleh Indonesia saja. Melainkan juga oleh negara-negara lain di dunia, dengan kondisi APBN-nya masing-masing.
"Bukan hanya Indonesia, semua negara dihadapkan tantangan yang sama. Setiap negara punya pilihan kebijakan dan setiap negara kondisi APBN-nya berbeda-beda," ujarnya.
Diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat, dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Karenanya, pemerintah pun melakukan penyesuaian harga BBM, seiring penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun. BLT BBM itu akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, yakni sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September 2022.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000. Pemerintah Daerah juga harus menggunakan 2 persen dana transfer umum, yaitu sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
