- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia agar mengurangi subsidi bahan bakar, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi elpiji 3 kilogram (kg).
Kemudian, Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia mengalihkan subsidi bahan bakar tersebut. Misalnya untuk transfer langsung seperti program bantuan langsung tunai (BLT), atau upaya pengurangan emisi seperti pengembangan kendaraan listrik.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk regional Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo menjelaskan, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia telah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk memberikan subsidi BBM jenis Pertalite, Solar, dan minyak tanah.
"Rekomendasi kami untuk mengurangi subsidi bahan bakar dan mendorong investasi energi terbarukan, akan mengurangi paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil dan juga membantu negara-negara di kawasan memenuhi komitmen yang telah mereka buat untuk mengurangi emisi (melalui kendaraan listrik)," kata Aaditya dikutip Rabu, 28 September 2022.
Mobil mewah mengisi BBM Subsidi di salah satu SPBU. (ilustrasi)
- istimewa
Bank Dunia menyebut, negara yang memberikan subsidi energi memang bukan hanya Indonesia saja. Karenanya, dia menilai bahwa subsidi akan menimbulkan distorsi, terhadap pilihan kebijakan dan membuat harga menjadi tidak jelas.
"Mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada orang miskin yang membutuhkan, tetapi juga kepada orang kaya dan mereka menarik sumber daya dari pengeluaran di bidang lain," ujarnya.
Di Indonesia, pengalihan subsidi BBM menjadi BLT diyakini bisa menghemat anggaran 0,6 persen dari PDB. Jika semua uang untuk subsidi BBM dihabiskan untuk BLT, Aaditya yakin Indonesia akan mampu mengurangi kemiskinan jauh lebih besar.
"Karena transfer tunai bisa menyasar masyarakat miskin, itulah mengapa mereka jauh lebih efektif," kata Aaditya.
Subsidi dan BLT di Thailand Bisa Bantu Tekan Angka Kemiskinan
Di Thailand, lanjut Aaditya, pemberian subsidi maupun pemberian bantuan langsung tunai sama-sama bisa membantu menekan angka kemiskinan.
"Namun, pemberian subsidi barang lebih boros biaya, bahkan butuh anggaran lima kali lebih banyak daripada memberi bantuan tunai," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi dan kompensasi untuk BBM tahun ini mencapai Rp 267,1 triliun, dengan asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 100 per barel. Alokasi subsidi semula tidak mencapai Rp 50 triliun dengan asumsi US$ 63 per barel. Namun kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi meningkat.
