- Eat This
VIVA Bisnis – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, Kementerian Perdagangan akan melanjutkan program bantuan pembelian selisih harga kedelai di tingkat perajin tahu tempe hingga Desember 2022. Dalam hal ini program bantuan tersebut sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg).
Zulkifli Hasan atau Zulhas begitu sapaan akrabnya mengatakan, dengan perpanjangan program tersebut diharapkan para perajin tahu tempe dapat terus berproduksi. Sehingga dengan itu, kebutuhan protein nabati masyarakat dapat terpenuhi.
"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan selisih harga pembelian bahan baku kedelai untuk perajin tahu tempe sebesar Rp 1.000 per kg sampai akhir Desember 2022. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tingkat perajin yang mengalami kenaikan," kata Zulhas dalam keterangan, Jumat 30 September 2022.
Baca juga: Realisasi Bansos Sembako 2022 Capai Rp 33,41 Triliun
Dengan demikian lanjutnya, para perajin tahu dan tempe bisa mendapatkan harga kedelai yang terjangkau serta menjaga keberlangsungan usahanya memproduksi tahu dan tempe dengan harga yang wajar.
Sebelumnya, Mendag telah mengirim surat permohonan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menugaskan Perum Bulog untuk melanjutkan program pemberian bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai kepada perajin tahu dan tempe.
Berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT), rata-rata harga kedelai internasional pada Minggu ke-5 September 2022 sebesar US$14,17 per gantang. Selain itu, harga rata-rata penjualan kedelai di tingkat Kopti juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 12.600 kg.
Kedelai.
- VIVA/Andrew Tito
Zulhas meminta komitmen dari Gakoptindo untuk menyalurkan bantuan selisih harga kedelai kepada anggota perajin tahu dan tempe secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Gakoptindo harus memastikan bantuan selisih harga kedelai dapat dirasakan langsung oleh perajin serta meminimalisir penyimpangan penyaluran ke pihak yang bukan sasaran.
Kepada Kopti, Zulhas mengimbau untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Perindustrian dalam penyaluran kedelai kepada perajin tahu dan tempe. Kopti harus memastikan penyaluran kedelai sampai kepada perajin tahu dan tempe yang menjadi anggotanya untuk menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi,
“Kita harus swasembada dengan menanam kedelai agar tidak bergantung pada impor. Pemerintah akan membantu bibit kedelai dan hasilnya akan dibeli oleh Pemerintah,” jelasnya.
