RI Bakal Punya PLTA Jumbo, KSP Sebut Bukti Komitmen RI Kembangkan EBT
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Bisnis – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan Presiden Jokowi sangat mendukung penuh upaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan Utara, yang dikerjasamakan oleh PT Kayan Hydro Energi (KHE) dengan perusahaan energi asal Jepang, Sumitomo Corporation.
Dia mengaku, Presiden Jokowi sangat concern dengan langkah implementasi pembangunan PLTA Kayan itu, yang bakal memproduksi dan memasok listrik bagi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang berada di sekitarnya.
"Presiden sangat 'concern', bahkan proyek PLTA Kayan di Kalimantan Utara ini beberapa kali disebut oleh Presiden," kata Moeldoko saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022.
Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara di HUT TNI ke 77
- Dok. Istimewa
Moeldoko menjelaskan, perhatian Presiden Jokowi pada perkembangan proyek PLTA Kayan sebagai salah satu bakal sumber dari energi baru terbarukan (EBT), merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia pada kesepakatan Paris Agreement.
Di mana, Indonesia telah berjanji untuk mengimplementasikan konsep zero emission pada 2060 mendatang, sebagaimana komitmen yang telah disepakati di dalam Paris Agreement tersebut.
"Dan itu bukan basa-basi, karena terlihat dari isu besar yang akan dibahas nanti dalam G20 tentang transisi energi, itu salah satunya," ujarnya.
Karenanya, melalui upaya pembangunan PLTA Kayan ini, Moeldoko menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia seakan hendak menunjukkan kepada dunia perihal komitmen pemanfaatan EBT tersebut.
"Maka ditunjukkan pada dunia, bahwa kami punya energi baru terbarukan, yakni PLTA (Kayan) di Kalimantan Utara yang sangat besar ini," kata Moeldoko.
PLTA Kayan Kalimantan Utara.
- Dokumentasi PT Kayan Hydro Energy (KHE).
Ketika ditanya bagaimana proses perizinan pembangunannya yang justru harus menunggu waktu hingga 11 tahun sampai saat ini, Moeldoko pun menjelaskan hal tersebut. Dia mengatakan, proses pembangunan PLTA di mana pun umumnya memang akan berlangsung cukup lama.
Hal itu karena prosesnya membutuhkan detail teknis yang sangat-sangat terperinci, untuk bisa mengurangi risiko-risiko dari kerusakan lingkungan atau bahkan risiko dari keberadaan bendungan itu sendiri.
"Agar jangan sampai nanti menimbulkan bencana dan seterusnya, sehingga memang sangat detail dan agak perlu waktu lama. Tapi penyederhanaan (perizinan) dan upaya percepatan itu selalu ditekankan oleh Presiden, dan ini terbukti sekarang mulai bergerak cepat," ujarnya.
