- istimewa
VIVA Bisnis – Angka kemiskinan di Sumatra Barat saat ini bertengger di posisi keenam terendah secara nasional atau terendah kedua di pulau Sumatera. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan jika target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada 2030 sesuai SDGs atau tahun 2024 sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
"Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama, Insya Allah kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan," kata Mahyeldi, Jumat 7 Oktober 2022.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi bilang kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat multi dimensional serta tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi serta optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sumbar.
Ilustrasi Kemiskinan (Facebook/Celoteh Rakyat Miskin)
- U-Report
Mengingat pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen sangat penting, Pemrov Sumbar kata Mahyeldi, mengajak semua untuk menghilankan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir.
"Padahal, sebenarnya miskin itu adalah kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat mengubahnya," tutup Mahyeldi.
Mentawai Tertinggi
Berdasar data BPS, Gubernur Mahyeldi menyebut Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar dengan presentase 14,84 persen.
"Oleh karena itu, pada tahun 2023 nanti saya sudah instruksikan SKPD terkait agar memprioritaskan program atau kegiatannya di Mentawai. Sehingga Mentawai, dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat," ungkap Mahyeldi
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat bahwa, secara umum pada periode September 2013 hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
Selama lebih satu windu ini kata Mahyeldi, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa pada Maret 2022.
"Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen," ujar Mahyeldi.
Meski demikian, Mahyeldi meastikan untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, semua kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dimasukan dalam daerah penanganan kemiskinan ekstrem.
"Untuk itu, perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0 persen sesuai dengan target pada RPJMN 2019-2024," ungkap Mahyeldi.
Para pengungsi gempa bumi Mentawai
- VIVA/Andri Mardiansyah
Diketahui, Badan Pusat Statistik Sumatra Barat pada Maret 2022 mengungkap jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 335,21 ribu orang (5,92 persen). Angka ini, berkurang 4,72 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang berjumlah 339,93 ribu orang.
Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021 - Maret 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,08 ribu orang (dari 134,53 ribu orang pada September 2021 menjadi 137,61 ribu orang pada Maret 2022).
Sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 7,79 ribu orang (dari 205,39 ribu orang pada September 2021 menjadi 197,60 ribu orang pada Maret 2022).
Dan, garis Kemiskinan pada periode September 2021–Maret 2022, naik sebesar 5,42 persen. Kenaikannya dari Rp579.545 perkapita per bulan pada September 2021, menjadi Rp610.941 perkapita per bulan pada Maret 2022.
Tiga jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah.
