Indonesia Fintech Summit 2022 Diharapkan Pacu Inklusi Keuangan di RI

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir
Sumber :
  • Misrohatun Hasanah

VIVA Bisnis – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) beserta para pelaku industri keuangan bakal kembali menggelar Indonesia Fintech Summit (IFS) pada 10-11 November 2022 mendatang.

OJK Ingatkan Emak-emak Hati-hati Terjerat Rentenir: Bunganya Luar Biasa Mencekik Leher

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir berharap IFS 2022 ini bakal memacu dampak positif dari sektor jasa keuangan, terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan sistem keuangan di masa mendatang.

"IFS menjadi upaya AFTECH untuk meraih visi, yakni mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital," kata Pandu dalam keterangannya, Senin 7 November 2022.

Neraca Perdagangan RI pada Maret 2024 Surplus, BI: Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi Indonesia

Ilustrasi fintech.

Photo :
  • Imarticus

Sementara itu, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Dudi Dermawan mengatakan, jumlah fintech di Indonesia tumbuh pesat dengan transaksi yang terus berakselerasi.

Kinerja Industri Pengolahan RI Kuartal I-2024 Moncer, BI: Ada di Fase Ekspansi

Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya dan peran asosiasi fintech, serta berbagai asosiasi terkait lainnya. Kolaborasi dan sinergi antara regulator dan fintech juga perlu terus diperkuat, untuk mendukung dan mengawal berbagai inisiatif strategis.

Terutama dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan, serta mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Karenanya, Dudi menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan IFS 2022 akan menjadi salah satu bukti nyata kolaborasi dan sinergi tersebut.

"Dalam penyelenggaran IFS tahun ini, BI bersama AFTECH dan OJK mengangkat berbagai tema yang masih sejalan dengan topik pada Presidensi G20 Indonesia," kata Dudi.

Dia menambahkan, Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas. Dalam mewujudkannya, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional itu, perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

"Termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya