Meski Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi Tak Kapok Lanjutkan Hilirisasi

Presiden Jokowi dalam acara Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Smesco
Presiden Jokowi dalam acara Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di Smesco
Sumber :
  • Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Bisnis – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak akan gentar ataupun takut melanjutkan hilirisasi setelah Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO terkait pelarangan ekspor nikel. Jokowi mengatakan, akan berupaya melakukan banding menyikapi putusan WTO tersebut.

Jokowi meminta kepada para jajarannya agar tak perlu takut ataupun membatalkan rencana hilirisasi berbagai bahan tambang. Kalo permasalahan seperti ini saja membuat takut, maka Indonesia tak akan menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja Kita takut, mundur, enggak jadi, ya nggak akan kita menjadi negara maju. Terus. Saya sampaikan kepada Menteri, Terus. Pak ini apakah.. Terus! Tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di Nikel tapi terus yang lain," kata Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Rabu 30 November 2022.

Aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang melakukan ekspor bijih nikel.

Aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang melakukan ekspor bijih nikel.

Photo :
  • ANTARA Foto/Abdul Fatah

Menurut Jokowi, banyak bahan tambang lainnya yang nanti akan dihilirisasi setelah nikel. Diantaranya, kata Jokowi, yaitu Bauksit.

"Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi Bauksit. Artinya bahan mentah Bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah.  Setelah itu bahan-bahan yang lainnya. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan (bahan lain) usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material," kata Jokowi.

Jokowi menginginkan semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan dan diolah untuk sebesar-besarnya keuntungan bangsa Indonesi. Apabila ada negara lain yang menggugat langkah Indonesia itu, maka itu menjadi urusan negara tersebut.

Halaman Selanjutnya
img_title