Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi RI 5,3% di 2023 Sangat Ambisius

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • istimewa

VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui terget pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3 persen merupakan target yang ambisius. Sebab saat ini dinamika perekonomian global sudah bergeser dari yang sebelumnya disebabkan COVID-19 kini menjadi sektor keuangan.

Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, kondisi saat ini disebabkan oleh laju inflasi global yang tinggi. Sehingga menimbulkan pengetatan moneter negara maju, dan penguatan mata uang, khususnya di Amerika Serikat (AS). Karena itu, APBN 2023 dirancang dengan desain yang optimis namun tetap waspada.

“Optimis karena kita melihat proses pemulihan berjalan dan momentumnya cukup kuat, bahkan sampai November ini,” kata Sri Mulyani dalam Rapimnas KADIN 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 2 Desember 2022. 

Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib

Pertumbuhan Ekonomi (ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sri Mulyani melanjutkan untuk 2023, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 akan tumbuh 5 persen di tengah ketidakpastian global. Untuk target dalam APBN 2023 yang sebesar 5,3 persen jelasnya, merupakan target yang sangat ambisius. Karena melambatnya ekonomi global tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh 5,17 Persen

“Rembesannya ke ekonomi kita, bisa ke ekspor mungkin yang tidak setinggi tahun ini, investasi karena suku bunga berubah, dan konsumsi rumah tangga karena tekanan kenaikan harga,” jelasnya. 

Untuk itu kata dia, fungsi APBN di 2023 akan difokuskan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan global. Pemerintah pun sudah menetapkan pagu anggaran untuk belanja pada 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun untuk pembangunan SDM, perlindungan sosial, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Fokus pertama memperbaiki kualitas SDM dengan anggaran pendidikan Rp 612 triliun sendiri, anggaran kesehatan Rp 179 triliun, bansos dan perlindungan sosial, termasuk subsidi Rp 479 triliun, dan anggaran belanja pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan PSN (Proyek Strategis Nasional) maupun dan termasuk IKN sebesar Rp 392 triliun,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya