Audit BPK Belum Bisa Tangkap Pelaku Korupsi, KPK: Hanya Pelanggaran Administratif
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA Bisnis – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai, hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kementerian lembaga (K/L) pusat maupun daerah belum banyak mengungkap aksi kejahatan korupsi.
Alexander mengatakan, orang-orang yang tertangkap tangan atas perkara korupsi sedang ada dalam posisi tidak beruntung atau apes. Dalam hal ini perkara itu bukan suatu yang besar.
"Apes saja loh kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama. Hanya mereka lebih rapi dalam menyembunyikan apa dalam melakukan tindakan dan menyembunyikan kekayaannya lebih rapi itu," kata Alexander dalam acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan Tahun 2022, Selasa 13 Desember 2022.
Baca juga: Kemenkeu Disebut Iblis dan Setan, Stafsus Menkeu: Melukai Para Pegawai
Alexander memandang, risiko seorang koruptor diketahui kejahatannya untuk tertangkap tangan masih rendah. Sehingga hal itu menyebabkan para penyelenggara negara seperti pejabat, masih merasa aman terhadap tindakan korupsi yang dilakukannya.
"Tertangkapnya seorang korupsi atau koruptor itu rendah ini yang menyebabkan para penyelenggara negara pejabat itu juga masih merasa nyaman untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi," jelasnya.
Alexander menuturkan, dalam ilmu ekonomi dikenal sebutan high high risk high income. Di mana semakin tinggi risiko, semakin tinggi penghasilan.
"Kebalikannya korupsi, risiko korupsi rendah tetapi menghasilkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang cepat singkat. Risiko orang ketahuan korupsi sangat rendah, kalau nggak ada yang lapor nggak ada yang kemudian kita bisa mengungkap," jelasnya.
Ilustrasi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Alexander menilai, dari hasil audit rutin yang dilakukan oleh BPK juga belum banyak mengungkap perilaku korupsi.
"Lewat audit-audit yang rutin dilakukan BPK ke pemerintah daerah instansi pusat dan lain sebagainya itu belum banyak mengungkap perkara-perkara korupsi, yang bisa kita tindak. Dari kegiatan pengawasan di inspektur setiap K/L itu tidak banyak mengungkap perkara korupsi atau penyimpangan," ujarnya.
"Penyimpangan-penyimpangan itu hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Apalagi kalau kita bicara inspektur di daerah itu waduh tambah panjang lagi ceritanya," tambahnya.
