- VIVA/Diki Hidayat
VIVA Bisnis – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan penyebab sulitnya para petani untuk mengakses masalah pembiayaan atau kredit usaha rakyat (KUR). Analis Kebijakan Kemenko Perekonomian, Kunto Nugroho adalah karena legalitas petani masih dipermasalahkan oleh para penyalur pembiayaan atau KUR tersebut.
"Salah satu kendala yang umum terjadi di beberapa petani kita untuk mengakses pembiayaan, adalah karena legalitasnya," kata Kunto dalam telekonferensi, Rabu, 18 Januari 2023.
Ilustrasi petani.
Kunto menjelaskan, ketika seseorang ingin mengakses pembiayaan, maka dia harus memiliki legalitas yang jelas. Hal itu termasuk bagaimana rencana pembiayaan yang akan dilakukannya, setelah dana tersebut dikucurkan.
"Nah, rencana pembiayaan inilah yang seringkali tidak dimiliki oleh petani," ujarnya.
Karenanya, Kunto menegaskan bahwa di sinilah peran dari para stakeholder di luar pemerintahan, untuk turut membantu agar bagaimana mereka bisa terlibat dalam upaya para petani dalam membuat rencana pembiayaan tersebut.
Tentunya, rencana pembiayaan itu tidak hanya soal cara berbudidaya yang baik dan benar, tetapi juga bagaimana agar para petani itu benar-benar bisa merencanakan usaha pertaniannya.
"Sehingga ketika hal itu diajukan ke pihak perbankan atau penyalur KUR lainnya, mereka bisa melakukan justifikasi, 'oh ini adalah usaha yang bisa dibiayai oleh penyalur kredit'," kata Kunto.
Terkait dengan inklusi keuangan di sektor pertanian, terutama di bidang finansial, Kunto memastikan bahwa sesungguhnya pemerintah sendiri juga sedang berupaya untuk menumbuhkan akses permodalan di sektor pertanian itu sendiri. Karena, selama ini hal tersebut memang menjadi salah satu faktor, yang penghambat akses permodalan bagi para petani di Tanah Air.
Namun, upaya menumbuhkan akses permodalan di sektor pertanian itu diakuinya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena meskipun dalam beberapa tahun ini program KUR di sektor pertanian juga telah bertumbuh dengan sangat baik, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak evaluasi-evaluasi yang masih harus dilakukan oleh pemerintah.
"Terutama di daerah-daerah yang cukup terpelosok, yang masih kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini yang akan terus kita perbaiki, dan tentunya kita membutuhkan peran serta dari para stakeholder di luar pemerintah untuk mendukung agar para petani tersebut bisa mengakses permodalan di institusi resmi seperti di perbankan, koperasi, dan lain sebagainya," ujarnya.
