Kementerian PUPR Bakal Garap 31 Proyek KPBU Senilai Rp 212,5 Triliun di 2023
- Dok. PUPR
VIVA Bisnis – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bakal memperluas cakupan kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sebanyak 31 proyek KPBU senilai Rp 212,52 triliun ditargetkan bakal dikerjakan pada 2023.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Apalagi, kemampuan APBN 2020-2024 juga diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun, dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur. Sehingga, hal tersebut dapat menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi.
"Pada TA 2023, lanjut Herry, Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan 14 proyek KPBU senilai Rp 73,93 triliun dalam tahap penyiapan, dan 17 proyek KPBU senilai Rp 138,41 triliun dalam tahap transaksi," kata Herry dalam keterangannya, Rabu, 25 Januari 2023.
Sejumlah pekerja saat menyelesaikan proyek infrastruktur. (Ilustrasi)
- ANTARA/Septianda Perdana
Pada tahap penyiapan, terdiri dari 3 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp 20,74 triliun, 4 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 34,55 triliun, 6 proyek Permukiman senilai Rp 17,91 triliun, serta 1 proyek Perumahan senilai Rp 730 miliar. Kemudian, pada tahap transaksi terdiri dari 5 proyek SDA senilai Rp 11,72 triliun, 2 proyek Jalan dan Jembatan senilai Rp 70,44 triliun, 4 proyek Permukiman senilai Rp 13,22 triliun, dan 6 proyek Perumahan senilai Rp 43,21 triliun.
"Realisasi keuangan pada TA 2022 mencapai 85,31 persen dengan realisasi fisik sebesar 85,94 persen. Kemudian, pada TA 2023 ini porsi DJPI pada Pagu Anggaran 2023 (BA.033) sebesar Rp 165,9 miliar," ujarnya.
