Terserap 91 Persen, Realisasi Anggaran PC PEN 2022 Capai Rp 414,5 Triliun
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022. Nilainya tercatat sebesar Rp 414, 5 triliun atau terserap 91 persen.
"Tahun lalau dari (pagu) Rp 455, 62 triliun, realisasi sebesar 91 persen atau Rp 414,5 triliun dan dukungan ini digantikan oleh konsumsi dan investasi masyarakat sebagai motor ekonomi," kata Airlangga dalam Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Kamis 26 Januari 2023.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- VIVA/Anisa Aulia
Airlangga mengatakan, pada tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19 Pemerintah menganggarkan PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Hal itu diberikan Pemerintah untuk menjaga sektor rill. "Dan realisasinya Rp 575,8 triliun atau 83,2 persen," ujarnya.
Sedangkan pada 2021, Airlangga mengatakan jumlah anggaran PC-PEN sebesar Rp 744 triliun, yang dalam hal ini difokuskan untuk reformasi ekonomi hingga sebagai penahan atas puncak pandemi COVID-19 varian Delta.
"Dan anggaran (terserap) Rp 655,1 atau 88 persen yang terpakai," jelasnya.
Sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan berlanjut di tahun 2023. Program tersebut dihentikan karena pada tahun depan diyakini kondisi sudah kembali normal. Hal itu tercermin dari kasus COVID-19 yang kini sudah melandai dan tidak separah tahun-tahun sebelumnya.
“Ya, artinya tahun ini masih ada Rp 455 triliun terdiri dari penanganan kesehatan Rp 122 triliun kemudian terkait dengan perlindungan masyarakat Rp 154 triliun dan ekonomi Rp 178 triliun,” ujar Airlangga dikutip dalam The Interview VIVA.co.id, Jumat 17 Juni 2022.
Selain itu juga, pemberhentian PEN dilakukan karena siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipersyaratkan agar defisit tidak melebihi 3 persen. Namun, untuk insentif pada Kartu Prakerja, ditegaskan Airlangga masih akan terus berlanjut. Hal itu karena Kartu Prakerja merupakan program reguler, bukan program yang diberikan untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Airlangga juga menyatakan, untuk program yang diberhentikan di tahun 2023 yaitu program bantuan sosial (Bansos).
“Pada prinsipnya program pemulihan ekonomi utamanya ada bansos non reguler, nah bansos non reguler itu yang dibatasi periodenya seperti subsidi upah bantuan untuk warung nelayan dan pedagang kaki lima karena itu sifatnya ad hoc,” jelasnya.
Ada Konflik di Timur Tengah, Bos BI Pede Ekonomi RI Tetap Kuat
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan, perekonomian Indonesia masih kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
