Pemerintah Cadangkan 29 Juta Liter Minyak Goreng, Stabilisasi Harga Jelang Ramadhan
- Dokumentasi Kemendag.
VIVA Bisnis – Pemerintah akan melakukan pemenuhan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP) sebesar 29 juta liter per bulan mulai Februari-Maret 2023. Hal itu dilakukan untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan CMGP itu maka Pemerintah bisa melakukan intervensi di pasar.
“Untuk itu, hari ini kita mengundang BUMN Pangan dan beberapa produsen minyak goreng membahas penyelenggaraan CPP terkait minyak goreng yang menjadi amanat Perpres 125 Tahun 2022,” ujar Arief dalam keterangan Rabu, 8 Februari 2023.
Arief mengatakan, dalam pertemuan tersebut Bapanas meminta agar para produsen minyak goreng mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan CMGP melalui komitmen penyaluran minyak goreng ke ID FOOD dan Perum Bulog.
MinyaKita.
- M Yudha P/VIVA.co.id
“Dalam mewujudkan cadangan minyak goreng pemerintah perlu kolaborasi yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, serta sektor swasta atau para produsen minyak goreng, maka kita libatkan para produsen untuk memberikan masukan terkait pasokan bagi BUMN Pangan,” jelasnya.
Atas hal tersebut, bersama produsen telah disepakati bahwa untuk tahap awal komitmen penyaluran produsen minyak goreng ke BUMN pangan sebanyak total 29 juta liter per bulan dimulai dari Februari-Maret 2023.
"Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Adapun dari total 29 juta liter tersebut ID FOOD akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter," ujarnya.
Adapun jumlah itu akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART 11 juta liter, Apical Group 8 juta liter, KPN Group 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter.
Kemudian dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
“Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan untuk cadangan minyak goreng pemerintah tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA ” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang HBKN.
Kebijakan tersebut juga diiringi dengan perubahan insentif faktor pengali kemasan dan faktor pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri minyak goreng yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 126 Tahun 2023.
“Penyesuaian kebijakan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan insentif ekspor pengali minyak goreng tersebut agar produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokannya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan (Minyakita) termasuk untuk penyelenggaraan CPP,” tandasnya.
