- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kenaikan harga komoditas mulai terasa dampaknya bagi PT PLN. Bahkan katanya, PLN tidak memiliki gas jika RI akan menambah pembangkit listrik tenaga gas.
Darmawan mengatakan, hal tersebut menjadi sorotan dan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional
"Kenaikan harga komoditas mulai menggigit kita, karena gasnya kita sudah tidak punya lagi kalau mau nambah pembangkit gas. Sedangkan pembangkit batu bara, PLTU tidak boleh lagi direncanakan dibangun oleh PLN," kata Darmawan dalam seminar bertajuk ‘Economic Outlook and Everlasting Transformative Leadership’, Senin, 13 Februari 2023.
Pembangunan infrastruktur listrik PLN.
- Dok. PLN
Darmawan mencontohkan, saat ini ada sekitar 8 gigawatt tambahan permintaan yang harus menggunakan gas sebagai pembangkit. Maka dengan itu PLN harus menggunakan cara mengatasi persoalan tersebut.
"Nah ini tentu saja perlu FGD (Forum Group Discussion) khusus mengenai ini harga gas seperti apa. Ini dari Qatar akan ada produksi 1.400 kargo mulai tahun 2026, nah mereka menawarkan kontrak jangka panjang kalau mau," ujarnya.
Namun, jelas Darmawan pihaknya masih mengkaji apakah hal itu untuk kebutuhan jangka pendek dan lainnya. Sebab RI masih memiliki cadangan gas pada Blok Masela.
"Mungkin bisa going on di 2030 di 2031, kami juga tidak paham. Kami tentu saja prefer misalnya berbasis pada domestik daripada impor, karena ini bagaimana energi security kita menjadi lebih baik," jelasnya.
PLN pulihkan listrik pascagempa di Cianjur.
- Dok. PLN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal itu dilakukan sebagai upaya transisi energi.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini sudah mengumumkan di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu bahwa Indonesia akan mempensiunkan PLTU lebih awal.
"Bahkan dalam hal ini, kami sudah merancang dengan PLN dan itu adalah perusahaan listrik untuk mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan dipensiunkan, berapa biayanya," ujar Sri Mulyani.
