Erick Thohir Buka-bukaan Kondisi Dana Pensiun BUMN: Defisit Rp 9,8 Triliun, Bisa Jadi Bom Waktu
- KBUMN
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal kondisi dana pensiun BUMN. Ia mengungkapkan, dari total seluruh BUMN, hanya 35 persen yang mengelola dana pensiun secara sehat
Artinya, 65 persen dana pensiun di BUMN dikelola dengan tidak sehat. Ia menekankan, hal ini perlu juga diperhatikan. Bahkan defisit dana pensiun BUMN pada 2021 tercatat mencapai Rp 9,8 triliun.
"Jangan sampai (karena) isu Jiwasraya dan Asabri, kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri, karena memang UU-nya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaan yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini, takut di kemudian hari menjadi bom waktu," kata Erick dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR RI kemarin yang disiarkan saluran YouTube Komisi VI, dikutip Selasa, 14 Februari 2023.
Erick Thohir rapat di Komisi VI DPR
- Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews
Ia menegaskan, ini menjadi perhatian serius pihaknya. Sebab, ketika BUMN sehat seharusnya bisa memperhitungkan dana pensiun bagi karyawannya sendiri.
"Ini kan kontradiksi, Kita bicara BUMN sehat, tapi begitu mereka pensiun tidak ada (dana pensiun). Ini akan terjadi ledakan (dalam) satu atau dua tahun ke depan kalau tidak kita intervensi hari ini," katanya.
Direktur Keuangan dan Direktur SDM BUMN Dikirimi Surat
Untuk itu, Erick melanjutkan, kesehatan BUMN dan dana pensiun harus diselaraskan. Bahkan, lanjut dia, ada pula BUMN yang sakit, tapi justru dana pensiunnya besar.
"Ini kan bagian dari flow keuangan. Karena itu kita ingin, transformasi dana pensiun harus dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat dapat terjamin. Para pensiunan BUMN yang jumlahnya akan besar juga ke depan," ujarnya.
Ia mengatakan, transformasi dana pensiun ini sebetulnya sudah dimulai sejak September 2022 yang diharapkan berdampak positif. Erick mengatakan, sudah menerbitkan surat arahan untuk pimpinan BUMN khususnya untuk Direktur Keuangan dan Direktur SDM.
"Kita sudah mulai dari September 2022. Kita sudah mengeluarkan surat arahan untuk melaksanakan uji tuntas Dapen yang harus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing BUMN. Jadi ada peran serta BUMN sendiri melihat dana pensiunnya, bukan dikelola murni oleh pensiunan, sehingga ada masalah profesionalisme, bermasalah di kemudian hari," katanya.
Ia menegaskan, hanya 35 persen BUMN yang mengelola dana pensiunnya dengan sehat. Secara, total defisit dana pensiun yang tercatat nyaris Rp 10 triliun pada 2021.
"Kalau kita lihat, ini sudah terjadi defisit yang cukup besar, Rp 9,8 triliun tahun 2021, ini sangat besar. Dari mayoritas BUMN yang ada, 35 persen sehat dan sisanya belum sehat," tegasnya.
