Rasio Utang Pemerintah Januari 2023 Turun Tapi Jumlahnya Naik Jadi Rp 7.754 T, Ini Penjelasannya
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA Bisnis – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang Pemerintah sampai akhir Januari 2023 sebesar Rp 7.754,98 triliun. Jumlah itu naik dari posisi Desember 2022 yang sebesar Rp 7.733,99 triliun.
Maka dengan posisi utang tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen atau turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 39,57 persen.
"Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang mencapai 39,57 persen dan masih jauh di bawah batas Undang-undang sebesar 60 persen PDB," tulis buku APBN Kita dikutip VIVA, Senin, 27 Februari 2023.
Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah terdiri atas dua jenis yaitu Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Dominasi utang Januari ini ada pada instrumen SBN sebesar 88,90 persen dan pinjaman sebesar 11,10 persen.
Ilustrasi utang.
- Pixabay/Stevepb
Bila dirinci, untuk SBN sebesar Rp 6.894,36 triliun yang terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.519,27 triliun dan valuta asing sebesar Rp 1.375, 09 triliun.
Sedangkan pinjaman sebesar Rp 860,62 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,68 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,94 triliun.
"Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ujarnya.
Ilustrasi utang.
- U-Report
Adapun berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh rupiah dengan proporsi sebesar 71,45 persen.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap," jelasnya.
Guru dan IRT Jadi Korban Pinjol Ilegal Terbanyak, OJK: Cek Legalitas dan Logis Sebelum Pinjam
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan data mengkhawatirkan terkait kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat utang pinjaman online pinjol ilegal
