Kementerian PUPR Ungkap Tantangan Utama Tarik Minat Investasi Infrastruktur Air Bersih

VIVA Bisnis – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menilai, infrastruktur sektor air sangat bergantung pada APBN dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari sektor swasta.

Hal ini dikarenakan proyek infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar dan tidak sebanding dengan revenue yang dihasilkan.

"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di Sektor Air," ujar Herry disela Workshop Water Innovative Finance 'Blended Finance for Water Sector' di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin ,20 Maret 2023.

Berdasarkan hal tersebut, ada kebutuhan yang mendesak untuk mencari mekanisme financing delivery yang tepat untuk Sektor Air dalam mempercepat pembangunan. Salah satu modelnya adalah blended finance untuk penyediaan infrastruktur sektor air.



Distribusi Filter Air Bersih

Photo :

• VIVA/Muhamad Solihin

"Bagaimana kita mengkombinasikan segala resources, pembiayaan itu ada yang mahal, ada yang murah, selama ini pembiayaan itu selalu bergantung kepada publik, padahal sektor pemerintah itu hanya bisa menampung kurang lebih 37 persen," terangnya.

"Sehingga kalau mau mengejar target, kita harus mengundang pihak swasta. Nah di sinilah perlu membuat skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat tapi tetap menarik untuk swasta. Jadi dikombinasikan dengan segala sumber yang ada," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, kolaborasi Pemerintah dengan swasta untuk pemenuhan hal air bersih bagi masyarakat sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah.

"Memang kita rasakan betul, ketika mengandalkan Pemerintah saja untuk ekspansi atau pemenuhan air bersih, apalagi kita mengejar akses perpipaan, kita masih jauh karena kemampuan Pemerintah Daerah sampai 30 persen," terangnya.

"Di Jawa Barat sudah mengembangkan, KPBU yang sudah kita lakukan ada Jatigede, kita bekerjasama sama dengan Kementerian Keuangan," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

"Memang kita rasakan betul, ketika mengandalkan Pemerintah saja untuk ekspansi atau pemenuhan air bersih, apalagi kita mengejar akses perpipaan, kita masih jauh karena kemampuan Pemerintah Daerah sampai 30 persen," terangnya.