- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bagian paling penting yang perlu segera diselesaikan dalam progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), adalah masalah pertanahan.
Hal itu diutarakannya saat meninjau progres pembangunan IKN, dengan didampingi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti.
"Agar semua bisa memberi kepastian untuk investor berinvestasi, termasuk di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal," kata Luhut dalam keterangannya, Jumat, 19 Mei 2023.
Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut menjadi Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Percepatan Investasi di IKN. Selain itu, Luhut juga ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas sudah berjalan sesuai targetnya.
Dalam kunjungan ini, Luhut yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, mengawali kunjungannya ke Titik Nol Nusantara untuk berdiskusi dengan Kepala OIKN, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.
Kunjungan Luhut kemudian dilanjutkan menuju lokasi proyek Hunian Tapak Menteri, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Istana Presiden.
"Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala," ujarnya.
Seorang pekerja sedang mengawasi pembangunan proyek perumahan pekerja konstruksi yang nanti digunakan untuk pekerja membangun infrastruktur di IKN, Penajam Paser Utara.
- Antara
Diketahui, sebelumnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyampaikan, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses agar investasi di IKN dapat terealisasi. Di mana, realisasi itu harus sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan pertanahan.
"Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang, dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung," kata Bambang dalam keterangan persnya seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.
