Warisan Utang Negara Terbesar Dalam Sejarah, Ini Pesan JK untuk Pemimpin RI Selanjutnya

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK)
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Bisnis – Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK mengingatkan beratnya persoalan bangsa di masa yang akan datang. Sebelum persoalan tersebut makin membesar dan membahayakan bangsa, maka persoalan tersebut harus diselesaikan.

KSAD Tegaskan TNI AD Tegak Lurus Selama Masa Transisi Kepimpinan Presiden Jokowi

Hal itu disampaikan oleh JK saat menghadiri milad ke 21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurut JK, salah satu persoalan yang akan dihadapi Indonesia adalah masalah utang. Bagi JK, berutang memang gampang tapi yang susah adalah membayar utang.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan dan pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ungkap JK.

Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu

Ilustrasi utang.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Terkait dengan utang, JK menyebut bahwa utang Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini. Namun demikian, JK menegaskan, utang pemerintah saat ini adalah yang terbanyak.

4 Jenderal yang Berani Menentang Soeharto, Keluarga Dipersulit hingga Dicopot Jabatan

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," tambah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut.

Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui jika UU membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2023 tercatat mencapai Rp 7.861,68 triliun atau rasionya sebesar 39,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu tercatat meningkat Rp 106,7 triliun dibandingkan dengan Januari 2023 yang sebesar Rp 7.754,98 triliun. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, posisi utang pemerintah itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Setidaknya, lanjutnya, pemerintah bisa mengembalikan rasio utang seperti sebelum pandemi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya