Demokrat-PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek IKN, Ini Respons Sri Mulyani
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan sejumlah anggota DPR RI yang meminta kepada Pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ke Kalimantan Timur. Bendahara negara ini mengatakan, terkait pemindahan ibu kota ke IKN merupakan salah satu hal yang difokuskan Pemerintah saat ini, dan IKN juga telah masuk ke dalam program prioritas.
"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Selasa, 30 Mei 2023.
Ilustrasi - Wisatawan berkunjung ke lokasi Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
- ANTARA/Bayu Pratama S
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR RI meminta Pemerintah di kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan. Menurut mereka, Pemerintah lebih baik melakukan stabilitas kebutuhan pokok dan energi hingga meningkatkan infrastruktur pertanian.
Anggota komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menekankan, Pemerintah untuk saat ini sebaiknya menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
"Fraksi Demokrat minta Pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier effect. Sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki Selasa, 23 Mei 2023.
Rizki menuturkan, Pemerintah dalam hal ini seharusnya memfokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. "Sebaiknya dapat difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi, untuk masyarakat kecil di perkampungan dan di desa-desa," kata dia.
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara
- ANTARA/HO-Kementerian PUPR.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin menilai Pemerintah lebih baik memfokuskan belanja untuk memulihkan daya beli masyarakat. Sehingga, dengan itu diminta pemindahan IKN dapat ditunda.
"Fraksi PKS memandang bahwa Pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN. Sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya," jelasnya.
