Biaya Logistik RI Kalah Murah dari Negara-negara ASEAN, Sri Mulyani: PR Kita Masih Sangat Besar
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah, salah satunya di sektor logistik. Bahkan, biaya logistik atau cost of logistic Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Sri Mulyani mengatakan, biaya logistik di Indonesia masih tidak merata. Sebab di Sumatera biaya logistik sebesar 20 persen atau lebih tinggi dibandingkan di pulau Jawa yang hanya sebesar 12 persen.
"Ini menggambarkan PR kita masih sangat tinggi dan masih sangat besar. Kita juga perlu untuk memperbaiki logistik indeks kita, performance indeks kita, serta dari sisi cost of logistic di Indonesia yang masih kalah kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN atau negara-negara emerging yang lain," kata Sri Mulyani dalam acara The New SINSW, Jumat, 9 Juni 2023.
Ilustrasi
- 1315409
Berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia sebagai indikator kinerja logistik antarnegara di dunia, Indonesia ditempatkan pada peringkat 46 dari 160 negara di tahun 2018.
Posisi Indonesia masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 7 dan Thailand di peringkat 41. Pada kuartal I-2021, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB.
Sri Mulyani melanjutkan, sebagai negara kesatuan di berharap logistik tidak hanya bergantung di Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, telah berupaya membangun infrastruktur di kawasan Indonesia.
"Yang dekat saja dengan pulau Jawa seperti Sumatera sangat banyak anggaran belanja kita APBN yang dituangkan untuk membangun infrastruktur Sumatera. Jalan tol Utara hingga Selatan atau Selatan hingga Utara," jelasnya.
Dengan masih tingginya biaya logistik itu, jelas Sri Mulyani, Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sinergi antar Kementerian Lembaga (K/L) untuk menyederhanakan pelayanan.
"Upaya kita antara K/L untuk bersama-sama duduk dan kemudian menyamakan visi, memperbaiki dari sisi regulasi menjadi sederhana, membuat sistem yang bisa kompatibel. Dan pada akhirnya membuat sebuah single window," ujarnya.
