Sri Mulyani Ungkap Realisasi Belanja yang Langsung Diterima Rakyat Rp 562,6 triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani di APBN Kita.
Sumber :
  • istimewa

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, belanja Pemerintah yang manfaatnya diterima langsung oleh rakyat mencapai Rp 562,6 triliun hingga Juli 2023.

Sri Mulyani: Ekonomi Global Diperkirakan Stagnan

Sri Mulyani mengatakan, Rp 562,6 triliun itu berasal dari belanja Pemerintah Pusat yang senilai Rp 1,020,4 triliun. Untuk belanja yang sudah dinikmati masyarakat itu dalam bentuk kartu sembako hingga BPJS Kesehatan.

"Rp 562,6 triliun itu adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat. Dalam bentuk PKH (Program Keluarga Harapan) itu ada 9,8 juta keluarga atau kelompok yang menerima langsung dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Agustus 2023, Jumat, 11 Agustus 2023.

Stabilitas Sistem Keuangan RI Kuartal I-2024 Terjaga, Sri Mulyani Wanti-wanti Ini 

Ilustrasi penerima bansos PKH

Photo :
  • ANTARA

Bendahara negara ini menjelaskan, pada PKH Pemerintah sudah menyalurkan Rp 14,9 triliun untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Daerah yang Suskes Kelola Dana Desa Dapat Bonus hingga Rp 150 Juta, Kemenkeu Kasih Bukti

"Ini artinya setiap kuartal kita membayar Rp 7,34 triliun dari APBN langsung kepada 9,8 juta keluarga kelompok yang paling rentan ini," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk Kartu Sembako Pemerintah sudah menyalurkan Rp 22,2 triliun. Jumlah itu diberikan untuk 18,7 juta keluarga.

"Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,7 triliun untuk 18,7 juta keluarga tersebut. Jadi ini adalah penerima yang cukup besar dari APBN kepada keluarga yang paling rentan," terangnya.

Dia melanjutkan, masyarakat rentan selain mendapatkan PKH dan kartu sembako. Pemerintah juga memberikan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh APBN.

"Kelompok rentan ini juga diberikan BPJS kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk Januari-Juli. Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu," ujarnya.

"Sehingga apabila mereka sakit, mereka bisa tetap mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar," tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya